Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Jawa Barat, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Sambil Tiduran

Kompas.com - 29/05/2017, 04:00 WIB
Budiyanto

Penulis

SUKABUMI, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak akan lagi mentolerir bagi wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) yang tidak membayar pajak. Karena segala kemudahan untuk membayar pajak ranmor sudah disediakan semuanya.

Bahkan ke depannya tidak akan lagi menggelar operasi untuk menjaring para wajib pajak agar membayar pajak. Namun kalau wajib pajaknya belum membayar pajak juga tentu akhirnya akan dikejar bersama pihak kepolisian untuk bayar pajak.

"Tentu pengejarannya sebelum jatuh tempo, supaya tidak ada tilang. Makanya bayar pajak harus dilakukan jauh-jauh sebelum jatuh tempo," kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kepada wartawan selesai peresmian gedung Samsat Cibadak, Sukabumi, Jumat (26/5/2017).

Menurut dia berbagai sistem pembayaran sudah dibuat untuk melayani dan mempermudah para wajib pajak untuk membayar pajak. Mulai dari Samsat keliling, Samsat gendong, e-Samsat, Samsat masuk desa hingga sistem informasi pajak online (Sipolin).

"Sekarang ini tidak ada alasan lagi bagi para wajib pajak tidak bisa membayar pajak. Karena sudah banyak inovasi cara bayar pajak dengan berbagai sistem," ujar Aher sapaan Ahmad Heryawan.

"Sekarang dipemudah lagi bayar pajak bisa dari handphone android, jadi bisa sambil tiduran atau sambil ngopi. Tinggal unduh aplikasinya," tambahnya.

Aher juga mengungkapkan di Jabar tercatat sebanyak 2 juta unit kendaraan bermotor yang hingga saat ini belum membayar pajak. Padahal berbagai inovasi untuk mempermudah dalam pembayaran pajak oleh wajib pajakpun sudah disediakan. Jutaan unit kendaraan bermotor itu terdata dengan berbagai kondisi.

Di antaranya ada kendaraan bermotor yang fisiknya sudah tidak ada, fisiknya sudah rusak, atau kendaraannya sudah hilang akibat pencurian.

"Ada juga kendaraan bermotornya masih ada tapi pemiliknya malas bayar pajak. Ini yang kami kejar," lanjut dia.

Seorang wajib pajak, Sandi Irawan (22) mengaku lebih memilih membayar pajak kendaraan bermotor dengan datang langsung ke Samsat. Karena bisa berkomunikasi langsung dengan para petugas bila ada yang harus ditanyakan.

"Sekarang saya memilih lebih baik datang, karena bisa komunikasi dengan petugasnya," aku warga Kecamatan Nyalindung.

Namun, dia juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang membuat berbagai sistem pembayaran untuk mempermudah membayar pajak oleh para wajib pajak tersebut.

"Saya juga pakai handphone Android, tapi sekarang kan lagi bayar pajak sekaligus ganti kaleng plat nomor," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com