DPR Tak Lagi Wakili Aspirasi Rakyat

JAKARTA, KAMIS - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat tetapi hasil kinerja DPR belakangan justru tak berpihak pada rakyat. Hal itu dikatakan ekonom Sri Edi Swasono dalam diskusi yang diadakan Majelis Kebangsaan Indonesia (MJI) dengan tema "Mencari Pemimpin Bangsa yang Mampu Mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD'45" di Balai Kartini, Jakarta (28/8).

Sri Edi mengatakan pasal 33 UUD 1945 itu benteng negara kita tapi kenyataannya pasal itu diabaikan sekarang. "Dasar itu kini dilanggar, aset-aset negara dijual. Tugas DPR untuk membentuk undang-undang malah membuat aturan yang tidak jelas, 40 BUMN strategis akan dijual," ujarnya.

Ia menegaskan kekuatiran DPR tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. "Semua aturan diloloskan seperti UU Pelayaran, UU Migas, istilahnya UU apapun bisa dipesan. Moralitas sudah diinjak-injak melalui terungkapnya kasus korupsi tapi anggota DPR masih senyum-senyum," tandasnya.

Ia juga menyinggung impeachment tak hanya pada pemerintah, tapi juga pada DPR. "Bangsa ini sudah kehilangan dasar berpijaknya, sehingga limbung," ujarnya.Hal itu dibenarkan pengamat ekonomi Rizal Ramli, negeri ini membutuhkan pemisahan yang jelas antara negara dan agama. "Agama itu mengajar nilai-nilai yang dapat dijadikan referensi tapi dalam mengurus negara harus jelas garis pemisahnya, aturannya," tuturnya.

Dalam pertemuan yang diadakan lintas tokoh agama dan nasional itu hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.)Ryamizard Ryacudu, Sholahuddin Wahid, Musdah Mulia, tokoh dari Hindu, Budha dan Katholik.