Marketing Politik, Perlukah Mahal? Tergantung...

JAKARTA, KOMPAS.com - Marketing atau pemasaran politik harus selalu ditopang dengan kekuatan finansial. Konsep ini turut dipercaya sejumlah kandidat yang bertarung memperebutkan jabatan publik, seperti kepala daerah. Namun, benarkan konsep demikian?

Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Firmanzah mengatakan, semua politisi bisa menekan biaya berpolitiknya. Dengan catatan, politisi tersebut memiliki dan memahami modal utamanya, yakni modal sosial. Dalam berpolitik, kata Firman, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, setiap politisi harus memiliki peta kekuatannya sendiri, termasuk keunggulan pribadinya dan konstituen di daerah pemilihan. Mereka disarankan tampil sebagai agen perubahan dan mampu menggunakan kekuatan partai yang menjadi kendaraan politiknya.

Menurut Firman, ada dua modal yang paling menentukan saat seseorang ingin menang dalam pertarungan politik. Selain modal sosial, adalah modal kapital. Modal sosial adalah tingkat popularitas, sedangkan modal kapital adalah dari sisi finansial.

Firmanzah menyatakan, yang paling menguntungkan adalah saat politisi tersebut telah populer di daerahnya sekaligus unggul dari sisi finansial. Dengan begitu, probabilitas kemenangan sangat besar, baik saat maju menjadi calon anggota legislatif, calon bupati, ataupun calon gubernur.

Lalu bagaimana dengan politisi yang hanya memiliki modal kapital? Menurut Firman, politisi jenis ini akan memerlukan biaya yang sangat besar untuk "membeli" modal sosialnya. Gelontoran dana akan dialirkan untuk menyumbang kegiatan masyarakat, dan muncul di media lokal untuk memperkenalkan diri kepada publik.

"Kalau modal kapitalnya rendah tapi dia populer, masyarakat tahu dengan jasa-jasanya, itu bisa terbantu," kata Firmanzah, dalam Diskusi Center of Information and Studies (Cides) dengan tema "Marketing Politik, Haruskah Mahal?", di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Firman memberi contoh, pada pemilihan anggota legislatif 2009, ada seorang calon yang berhasil menjadi anggota DPR dengan modal tak lebih dari Rp 350 juta. Calon tersebut merupakan aktivis, dan memiliki jaringan kuat di daerah pemilihannya. Padahal di waktu yang sama, ada seorang calon yang merupakan pengusaha. Karena lemah secara sosial, calon tersebut harus mengeluarkan biaya tak kurang dari Rp 9 miliar untuk akhirnya menjadi politisi Senayan.

"Perlukah merketing politik mahal? Tergantung," ujar Firman.