BUMN Jadi Opsi Terbaik Selesaikan Transaksi Newmont

Pembelian saham oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan opsi paling realistis dan memberi manfaat paling optimal bagi kepentingan negara. "BUMN seharusnya mampu menjadi opsi terbaik dalam menyelesaikan transaksi Newmont," kata Lin dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Lin Che Wei menambahkan, selama ini pemerintah memang berbeda suara soal pembelian sisa saham divestasi Newmont.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya ingin agar pemerintah daerah bisa diprioritaskan dalam pembelian saham Newmont. Di sisi lain, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah pusat lah yang berhak membeli saham perusahaan pertambangan tersebut.

Lin berpendapat bahwa bila pemerintah daerah yang akan mengambil sisa saham divestasi Newmont tersebut tentunya akan bertentangan dengan aturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batubara, mensyaratkan bahwa prioritas pertama diberikan kepada Pemerintah Pusat, setelah itu barulah Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta Nasional.

"Tapi kemudian Hatta meralat dengan mengalihkan hak pembelian langsung ke BUMN jika pemerintah pusat tidak jadi membeli. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang ditawari terlebih dulu," tambahnya.

Masih bercermin kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, pasal 197, terdapat empat pihak yang berhak untuk menerima penawaran pembelian atas divestasi saham Newmont, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD dan swasta nasional.

"Dalam pasal itu disebutkan pula bahwa urutan tersebut menunjukkan hak prioritas dalam pembelian saham. Namun, melihat kondisi yang ada, BUMN merupakan pilihan paling optimal," tambahnya.

Lin beranggapan bahwa BUMN merupakan pilihan paling optimal untuk menyelesaikan transaksi Newmont sebab BUMN tidak terkendala oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak membutuhkan persetujuan DPR karena tidak menggunakan dana APBN.

Di sisi lain, secara tidak langsung dapat mewakili kepentingan negara. Selain itu, konsorsium enam BUMN yang dipimpin oleh Danareksa memiliki kapasitas pendanaan yang cukup untuk pembelian saham (per Desember 2012).

"Konsorsium enam BUMN itu memiliki total laba Rp 5,4 triliun, dana kas dan setara kas Rp 4,5 triliun," tambahnya.

Sementara bila pemerintah daerah (yang tetap menggandeng grup Bakrie) akan memiliki sejumlah risiko antara lain, pertama, dalam menyediakan dana pembelian saham, kemungkinan besar saham Newmont akan kembali dijaminkan, seperti yang dilakukan sebelum ini kepada Credit Suisse First Boston (CSFB).