Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitch: Ekonomi Indonesia Tak Akan Seperti 1998

Kompas.com - 28/08/2013, 14:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fitch Ratings International menilai bergejolaknya pasar finansial dan nilai tukar rupiah dinilai disebabkan oleh faktor eksternal dan tidak akan berujung pada krisis ekonomi 1998.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dari pertemuan lembaga rating itu dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), yang diperoleh Kompas.com, Rabu (28/8/2013).

Dalam hasil pertemuan itu, Fitch menyatakan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh faktor luar seperti kebijakan bank sentral AS mengurangi stimulusnya dan melambatnya pertumbuhan ekonomi China.

"Fluktuasi nilai tukar merupakan dampak atas faktor tersebut diatas yg lebih bersifat antisipasi spekulatif," jelas lembaga tersebut.

Selain itu, defisit neraca berjalan (current account deficit) yang terjadi di Indonesia tergolong sementara, akibat kurang tepatnya waktu pengambilan kebijakan, serta faktor pangan Diperkirakan, kuartal III tahun ini akan membaik dari kuartal III4.

Peringkat Fitch terhadap sovereign debt Indonesia sejauh ini masih belum berubah. Bahkan Fitch menilai memang negara yang memiliki BBB rating cenderung fluktuatif, terlebih dengan pertumbuhan yang tinggi.

"Memang, dominasi ekspor Indonesia masih pada komoditas, sehingga sangat rentan terhadap gejolak ekonomi," demikian salah satu hasil pertemuan tersebut.

Untuk itu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menurut Fitch tidak akan mengarah seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998. Lembaga itu menilai trial and error kebijakan masih berlangsung, sehingga tidak ada pil instan yg dpt menyembuhkan kondisi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com