Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Mana Ada Pemerintah yang Mau Menjebak Sesama Pemerintah..?”

Kompas.com - 21/08/2014, 14:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menampik tudingan yang dilontarkan anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP, bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sengaja menjebak pemerintahan baru untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Sesama pemerintah enggak ada yang menjebak. Sesama pemerintah ingin membawa kebaikan. Enggak ada sedikit pun niat untuk menjebak,” kata Askolani ditemui usai rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Faktanya, kata dia, sampai penghujung APBN-Perubahan 2014 pun pemerintahan SBY tetap bertanggunjawab untuk mengamankannya. Dia mengatakan, pemerintah SBY berupaya agar mengakhiri pemerintahan dan membuat transisi kepemimpinan yang bagus dan pas.

Soal tudingan bahwa pemerintah SBY menjebak pemerintah baru, Askolani menjelaskan, hal tersebut tergantung dari cara orang melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun dia pribadi menilai tudingan tersebut kurang tepat.

“Jadi, dari pandangan kami jauh dari istilah jebak. Semua settingnya adalah seting kondisi aktual yang tentunya ada juga resikonya. Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah..?" kata Askolani.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP mempertanyakan ruang fiskal yang luas yang dijanjikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, untuk pemerintahan baru.

Masalahnya, kata Dolfie, defisit APBN sudah dipakai semua, dan hanya menyisakan Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru. Selain itu, anggaran belanja Kementerian/Lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program.

Di sisi lain, subsidi energi membengkak menjadi Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun pada 2015. Jika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM, praktis kata dia, tidak ada ruang fiskal tersisa untuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru pun dituntut untuk menaikkan harga BBM agar bisa bergerak leluasa.

"Nah kita mau mempertanyakan ruang fiskal yang luas itu di mana? Kalau kita dipaksa menaikkan BBM, dijebak untuk menaikkan BBM, enggak fair donk," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis pagi. (baca: RAPBN 2015 Menjebak Pemerintahan Baru untuk Menaikkan Harga BBM?)
baca juga: Harga BBM Naik, Inikah Warisan SBY?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Diperkirakan Melemah Hari Ini, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Melemah Hari Ini, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
5 Cara Tarik Tunai DANA di Alfamart, IndoMaret, dan ATM

5 Cara Tarik Tunai DANA di Alfamart, IndoMaret, dan ATM

Spend Smart
Hari Buruh dan Refleksi Ketimpangan Gender

Hari Buruh dan Refleksi Ketimpangan Gender

Whats New
Punya Aset Rp 224,66 Triliun, LPS Siap Jamin Klaim Simpanan Bank Tutup

Punya Aset Rp 224,66 Triliun, LPS Siap Jamin Klaim Simpanan Bank Tutup

Whats New
Tak Lagi Khawatir Lupa Bawa Uang Tunai Berbelanja di Kawasan Wisata Samosir

Tak Lagi Khawatir Lupa Bawa Uang Tunai Berbelanja di Kawasan Wisata Samosir

Whats New
Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com