“APBN 2015 ini tantangan paling besarnya belum tentu semua anggaran bisa terserap. Karena semua kementerian digenjot (membangun), Kementerian PU juga, sehingga bisa-bisa rebutan kontraktor, yang mengerjakan bisa tidak ada,” kata Jonan, Rabu (21/1/2015).
Beruntung, kata dia, Kementerian Perhubungan dan kementerian yang berkepentingan dengan percepatan pembangunan infrastruktur telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Pak Presiden berpesan, kontraktor dan rekanan bisa dari daerah. Tujuannya juga supaya uangnya tidak kembali ke pusat. Tapi tentu itu (rekanan daerah) kita usahakan supaya tidak melanggar aturan,” lanjut Jonan.
Jonan dalam kesempatan tersebut juga bilang, agar parlemen tidak menyalahkan Kementerian Perhubungan jika anggaran tidak terserap seluruhnya, meskipun seluruh proyek sudah dikerjakan. Pasalnya, kata dia, harga baja – komponen yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur – saat ini sudah melorot 50 persen dibanding tahun lalu.
“Sementara anggaran (2015) sudah diperhitungkan dengan asumsi peningkatan 5-10 persen. Padahal ada penghematan karena harga baja murah. Dan saya juga selalu menekankan kepada satker, agar bisa melaksanakan proyek dengan penghematan,” ucap dia.
baca juga: Sofyan Djalil: Uang Pemerintah Saja Tidak Cukup untuk Bangun Infrastruktur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.