Pemerintah Verifikasi Data Pelanggan Miskin PLN

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum memutuskan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan PLN golongan dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah terlebih dahulu akan memverifikasi pelanggan miskin PLN berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Kalau (pelanggan) 450 VA sudah pasti miskin. Tapi kalau di 900 VA ini berbagai macam orang. Data ini harus dibenarkan. Nanti kita akan urutkan (berdasarkan) TNP2K,” kata Darmin, di kantornya, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Menurut Darmin, verifikasi data pelanggan miskin PLN tidak akan lama. Diperkirakan, waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi data hanya hitungan minggu. “Enggak akan lama itu, itu bukan urusan berbulan-bulan,” imbuh mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Darmin mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan verifikasi data pelanggan miskin PLN tersebut telah dibahas dalam sidang kabinet, Rabu sore. Dia pun memastikan, tidak pembahasan soal kenaikan tarif listrik untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA. “Tidak ada pembicaraan mengenai kenaikan tarif. Belum ada keputusan,” ucap Darmin.

Verifikasi data pelanggan miskin PLN penting untuk memetakan berapa banyak sebetulnya masyarakat pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang betul-betul tergolong masyarakat miskin.

Kemiskinan meningkat

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan pencabutan subsidi listrik untuk kedua jenis golongan pelanggan PLN berpotensi mengerek inflasi. “Peranan kelompok pengeluaran listrik kan 3,7 persen di dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Seberapa besar kan lumayan kalau dicabut,” kata Sasmito, di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Sasmito mengatakan, dengan dicabutnya subsidi listrik, otomatis tagihan listrik masyarakat akan membengkak. Artinya, uang yang harus dikeluarkan untuk kelompok ini bakal naik. “Tentu ada komponen penyebab inflasi dari tarif listrik. Tapi kami belum hitung berapa,” lanjut Sasmito.

Selebihnya, Sasmito mengatakan, tentu saja pencabutan subsidi listrik bakal berimbas pada kenaikan angka kemiskinan. Sasmito berharap, pemerintah bisa memberikan kompensasi lain. Sementara itu, ditanya soal antisipasi agar angka kemiskinan tidak bertambah, Sasmito mengatakan kuncinya ada pada inflasi yang terjaga tetap rendah. “Selain itu, pendapatan masyarakat baik dari usaha sendiri dan program-program pemerintah seperti Kartu Keluarga Sejahtera tetap ada,” sambung Sasmito.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang ketimbang dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sebelumnya, PT PLN (Persero) berencana mencabut subsidi listrik untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA. Data PLN menunjukkan, per September tahun 2015 ini, jumlah pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA mencapai 45,36 juta. Golongan R1 450 VA sebanyak 22,9 juta dan R1 900 VA sebanyak 22,47 juta pelanggan.