Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Perketat Rekomendasi Paspor untuk Cegah TKI Ilegal

Kompas.com - 21/12/2015, 09:11 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengetatan rekomendasi paspor bagi calon TKI. Kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk mencegah TKI ilegal.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan teknis terkait penerbitan dan penggunaan rekomendasi paspor bagi calon TKI. Pembahasan itu sudah dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) integrasi sistem rekomendasi paspor di Bandung, Jumat (18/12/2015) lalu.

"Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas prosedur penerbitan rekomendasi paspor dalam layanan penempatan calon TKI berbasis SISKO-TKLN dan SIMKIM," kata Agusdin, Senin (21/12/2015).

Integrasi SISKO-TKLN dan SIMKIM, lanjut dia, diharapkan dapat mengurangi TKI ilegal atau nonprosedural dan permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Hal itu bisa terjadi, karena integrasi sistem tersebut dapat mendeteksi calon TKI yang pernah berangkat bekerja ke Luar Negeri dan bermasalah dalam hal keimigrasian.

"Jadi, dapat dicegah keberangkatannya. Permasalahan TKI itu banyak terjadi dari hulu sehingga harus kita cegah sejak di dalam negeri," jelas Agusdin.

Agusdin juga menyampaikan, harapan ke depannya dinas tenaga kerja (disnaker) di tingkat kabupaten atau kota dapat bekerjasama dengan BNP2TKI, terutama terkait pemetaan potensi warganya di masing-masing wilayah. Lebih baik lagi, lanjut dia, disnaker dapat secara proaktif memberikan suplai data berikut keterangan tentang potensi para calon TKI kepada BNP2TKI. Dengan begitu, jika ada kebutuhan dari Luar Negeri dapat langsung terpenuhi dengan adanya data potensi itu.

Sementara itu, Deputi Kerjasama dan Luar Negeri BNP2TKI Elia Rosalina menyampaikan bahwa beberapa tawaran kerja dari Luar Negeri yang diterimanya saat ini datang dari Arab Saudi untuk posisi perawat, dari Makau untuk sektor hospitality, dan Kanada untuk jabatan butcher meat cutter.

Lebih rinci Elia menjelaskan, kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan butcher meat cutter adalah memiliki sertifikasi dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan berpengalaman minimal 3 tahun dengan minimal IELTS 4.0 - 4.5. Adapun untuk jabatan perawat di Arab Saudi adalah perawat dengan kompetensi lain, misalnya bisa cuci darah atau melakukan MRI.

"Mohon diinfokan potensi apa yang dimiliki di daerahnya. Kalau ada calon TKI yang sesuai dengan kompetensi yang diminta dapat menghubungi BNP2TKI atau BP3TKI di daerahnya sehingga dapat diproses," kata Elia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bimtek BNP2TKI diselenggarakan selama tiga hari sejak 18 sampai 20 Desember 2015. Kegiatan itu dihadiri oleh 116 peserta terdiri dari perwakilan BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dan Disnaker Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dirjen Imigrasi, Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dir. Adminduk Kementerian Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Whats New
Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com