Rasionalisasi 1 Juta PNS, Menkeu Tunggu Proposal Menteri PAN-RB

JAKARTA. KOMPAS.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro belum bisa memastikan dana anggaran yang bisa dihemat terkait rencana pemerintah melakukan rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS).

Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) belum mengajukan proposal rencana tersebut.

"Belum ada proposal," ujar Bambang di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menurut dia, penghematan dari rencana rasionalisasi PNS baru bisa dihitung setelah ada proposal dari Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menunggu proposal tersebut.

"Tunggu proposal. Kalau mau dihitung (penghematannya) tunggu proposal," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yang menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS).

Berita itu, menurut Presiden Jokowi, tidak benar. Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.