Susi Ancam Mundur, Luhut Minta Pejabat Negara Tak Saling Dibenturkan

BATAM, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta sejumlah pihak tidak saling membenturkan pernyataan satu pejabat negara kepada penjabat lainnya.

Hal itu disampikan Luhut  menyusul kabar ancaman mundur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena tidak setuju sektor perikanan tangkap dibuka untuk asing.

"Kita harus cermat, jadi jangan terus diadu-adu pejabat itu," ujar Luhut di Batam, Jumat (12/8/2016).

Saat ini, kata Luhut, pemerintah sedang mempelajari sejumlah opsi agar sektor kelautan dan perikanan bisa lebih berdampak kepada para nelayan. Salah satu opsinya yakni membuka investasi di sektor perikanan tangkap.

Sementara Susi dengan tegas menolak rencana membuka investasi asing di sektor perikanan tangkap. Setelah masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), 100 persen sektor tersebut diberikan kepada para nelayan Indonesia.

Sebenarnya, Luhut menilai apa yang sudah dilakukan oleh Susi sudah cukup baik. Hanya saja, ia melihat sejumlah persoalan di daerah akibat kebijakan Susi.

"Misalnya sekarang ada di Jawa Tengah ada 1.600 kapal yang enggak beroperasi akibat kebijakan kita yang baru itu. Begitu juga ada kapal di Merauke sekian puluh kapal yang bermasalah," kata Luhut.

Oleh karena itu, Luhut berencana akan mengumpulkan sejumlah pihak untuk membicarakan opsi apa yang harus diambil setelah kebijakan tegas Menteri Susi Pudjiastuti.

Harapannya, langkah yang akan diambil pemerintah akan bermanfaat lebih besar kepada para nelayan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan siap mundur dari jabatannya bila sektor perikanan tangkap dibuka untuk para investor asing.

Menurut Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memutuskan untuk menutup investasi disektor perikanan tangkap untuk investor asing.

"Kalau sampai perikanan tangkap diberikan ke asing, saya siap untuk mundur karena reforming perikanan untuk kepentingan sustainability," ujar Susi saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (4/8/2016).