Impor Garam Mengusik Menteri Susi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali bersuara lantang mengkritisi kebijakan impor garam yang dilakukan para pengusaha. Ia terusik lantaran impor dilakukan saat para petani garam sedang panen.

"Ini kepentingan bisnis segelintir importir untuk tetap dapatkan keuntungan sebesar-besarnya," ujar Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Menurut menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu, Impor garam yang dilakukan saat musim panen membuat harga garam petani jatuh. Hal itu jelas-jelas sangat merugikan petani.

Selain itu, Susi juga merasa upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kualitas garam nasional menjadi sia-sia lantaran kehadiran garam impor.

Impor garam sendiri bukan tanpa peran pemerintah, sebab izin impor keluar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Oleh karena itu, ia meminta Kemendag bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan impor garam.

Bahkan, Susi juga meminta DPR untuk mengambil langkah agar impor garam tidak lagi dilakukan saat petani sedang panen.

"Ini sulit kalau enggak ada goodwill. Jangan sampai terjadi lagi kepentingan bisnisnya sangat besar di sini," kata Susi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono menyampaikan defisit atau kekurangan pasokan garam nasional hanya sekitar 362.000 ton. Menurut dia, seharusnya realisasi impor garam tahun lalu sebesar itu.

“Tapi kenyataannya tahun lalu, impor garam kita mencapai 2,1 sampai 2,2 juta ton,” ungkap Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/02/2016).

Dia menuturkan dilihat dari neraca garam nasional di 2015, terlihat produksi garam nasional mencapai 3,1 juta ton. Sementara itu, kebutuhan garam nasional tercatat sebesar 3,4 juta ton. (Baca: Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam)