Lonjakan Harga Cabai Dinilai Tidak Rasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Koperasi Agrobisnis dan Agro Industri (KAAI) Sutarto Alimoeso mengatakan, lonjakan harga cabai rawit saat ini tergolong sudah tidak wajar.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya sudah siap menghadapi gejolak-gejolak harga pangan pada waktu-waktu tertentu.

"Ini sebenarnya sudah tidak masuk akal. Kalau menurut pengalaman, biasanya pemerintah sudah siap-siap pada bulan-bulan begini akan terjadi shortage (kekurangan)," ujar Sutarto usai konferensi pers Agrinex 2017 di Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, sektor pangan akan selalu mengalami fluktuasi akibat faktor alam, mulai dari komoditas beras hingga cabai.

"Ini karena ada hubungan dengan iklim, apakah itu beras apalagi cabai, sejak lama itu selalu seperti itu. Karena pada saat-saat tertentu suplainya memang kurang. Ditambah lagi ada pemain nakal sehingga terjadi gejolak," ungkapnya.

Ia mengatakan, ke depan sektor pertanian dan pangan perlu sentuhan teknologi yang lebih masif agar bisa memberikan solusi terkait persoalan gangguan cuaca atau iklim, dan juga memulai diversifikasi produk pangan olahan.

"Ke depannya teknologi harus dipakai untuk menjaga pasokan cabai tetap normal. Salah satunya dengan tidak usah makan cabai segar. Saat produksi tinggi, cabai  diolah dalam bentuk pasta, bubuk," tambahnya.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kenaikan harga cabai yang terjadi merupakan fenomena yang tidak rasional dan merugikan konsumen secara luas.

"Fenomena melonjaknya harga cabai diduga kuat karena ada pihak-pihak tertentu yang mendistorsi pasar, terutama di jalur distribusi. Entah dengan cara penimbunan atau kartel oleh pedagang besar, distributor," ujar Tulus melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, saat ini pemerintah tidak boleh menyerah dan menyalahkan faktor cuaca sebagai sebab utama.

"Seharusnya pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) bisa melakukan pengusutan dan penyidikan yang mengarah sebagai tindak pidana ekonomi. Pemerintah tidak boleh membiarkan fenomena ini tanpa tindakan berarti dan menyerah pada pasar," tegas Tulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.