Uskup Timika: Terserah Freeport Mau Tutup Atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima tamu istimewa dari tanah Papua. Tamu istimewa tersebut yakni Uskup Gereja Timika, John Philip.

Kedatangan John menemui Menteri ESDM terkait nasib masyarakat Papua dan lingkungan sekitar tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) yang telah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di Timika.

"Kami minta, hak masyarakat harus dapat tempat yang sama penting dalam seluruh negosiasi. Kami juga minta baik pemerintah dan perusahaan (Freeport) menghentikan semua gerakan PHK, yang pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat," ujar John di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Menurut John, saat ini masyarakat sudah tidak memikirkan lagi apakah nantinya perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tetap bertahan di Indonesia atau tidak.

"Kami terserah mau tutupkah atau tidak. Kami tidak ada soal, tapi kemudian kalau perusahaan tutup bagaimana lingkungan yang dihancurkan, harus perusahaan dan pemerintah yang bertanggung jawab atas itu," terangnya.

John menyebut, hingga saat ini PT FI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.150 pekerja. Jumlah ini pun terus bertambah setiap harinya.

"Kami tidak tahu siapa yang salah. Setiap hari pekerja pertambangan dikurangi dan dihentikan. Jadi yang kami minta kepada pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas situasi ini," tegasnya.

John menambahkan, polemik pemerintah dan Freeport semakin menambah kesenjangan sosial di Papua. Sebab, adanya aturan pemerintah membuat operasi Freeport secara mendadak berhenti dan nasib para pekerjanya terkatung-katung.

"Jadi menurut kami silahkan pemerintah dan perusahaan (bernegosiasi), tapi keselamatan masyarakat lebih penting. Ini yang harus dilindungi. Karena jika tiba-tiba dihentikan, bagaimana dia harus makan besok, bagaimana anak-anak harus pindah sekolah, ada yang stroke, sakit dan meninggal," pungkasnya.