Kejar Penambahan Rasio Elektrifikasi, PLN Sekarang Harus "Jemput Bola"

AMBON, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) kini memiliki mindset atau pola pikir berbeda dalam membangun jaringan listriknya. Jika dulu PLN lebih sering menunggu pengajuan dari masyarakat, kini PLN harus proaktif memasangkan listrik ke masyarakat.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Regional Maluku Papua Haryanto WS saat menyampaikan pidato sambutannya pada acara Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu di Ambon, Selasa (20/6/2017).

"Ada perubahan mindset, PLN yang biasanya menunggu, dengan program pemerintah sekarang diminta ekspansif untuk mengejar pelanggan dan menyediakan listrik," kata Haryanto.

Jika dulu, satu sambungan butuh waktu antara 3 tahun-4 tahun. Sehingga, masyarakat bisa mengumpulkan dana untuk menyambung listrik PLN. Tapi karena saat ini PLN diinta untuk ekspansif, maka PLN akan melakukan sambungan tanpa diminta.

Menurut dia, hal itu menimbulkan pekerjaan rumah baru yakni bagaimana agar pemerintah daerah mau memberikan subsidi pemasangan atau penyambungan jaringan listrik, yang nilainya sekitar Rp 500.000 per sambungan.

"Kemampuan masyarakat untuk menyambung listrik perlu bantuan. Di salah satu pulau, kami mengestimasi pelanggan potensial mencapai 220 kepala keluarga. Tapi saat ini baru tersambung 60 kepala keluarga. Haraoan kami ada bantuan penyambungan listrik PLN. Tanpa ada dana dampingan ini, fasilitas kelistrikan PLN tidak terserap optimal," papar dia.

Haryanto menambahkan, pihaknya mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah Maluku yang banyak membantu PLN, terutama dalam hal pemberian tanah hibah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Ambon.

Dia menargetkan, sampai 2019 mendatang rasio elektrifkasi di Maluku akan mencapai 90 persen dari saat ini 78 persen. Hingga 2019, PLN menargetkan akan mengalirkan listrik ke 277 desa, atau sekitar 90 desa baru per tahun.

"Untuk wilayah Maluku dan Papua, kami targetkan 25.000 sambungan baru. Hingga pertengahan tahun, sudah tersambung 17.000 sambungan listrik baru. Pertumbuhan penjualan listrik PLN di wilayah ini mencapai 8 persen, sementara khusus di Maluku hanya sekitar 4 persen karena lebih untuk konsumsi rumah tangga," ujarnya.

Menanggapi permintaan PLN tersebut, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Maluku per tahun hanya Rp 2,8 triliun. Dari jumlah itu, kebanyakan terserap untuk gaji pegawai sehingga hanya tersisa untuk pembangunan hanya Rp 1,4 triliun saja. 

"Dengan sisa dana yang ada, susah bagi kami untuk melakukan banyak hal. Selama ini anggaran diberikan berdasarkan luas wilayah. Padahal 90 persen luas wilayah Maluku adalah laut, bukan daratan. Dari 1.300-an pulau, hanya 134 pulau yang didiami dan hanya ada 4 pulau besar," ujar dia. 

Namun Zeth mengaku mengapresiasi program kelistrikan pemerintah pusat yang sangat besar untuk membangun Maluku.

Karena belum mampu membantu secara dana, saat ini Maluku menyiapkan banyak sumber daya manusia untuk disekolahkan ke sejumlah universitas top di tanah air sebagai antisipasi sumber daya yang akan mengelola sumber-sumber energi di Maluku, termasuk untuk blok gas abadi Masela. 

"Dengan beroperasinya PLTP Tulehu, pasokan listrik di Maluku akan naik. Sudah ada 27 investor yang tertarik berinvestasi ke Maluku. Setelah Lebaran kami akan melakukan pertemuan. Dengan demikian listrik PLN dan kemanfaatannya di Maluku bisa cepat dirasakan semua pihak," kata dia. 

PLTP Tulehu