Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Survei, BPS Rogoh Rp 2 Triliun

Kompas.com - 07/09/2013, 12:05 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan dana sekitar Rp 2 triliun untuk melakukan survei. Data hasil survei ini kemudian dirilis per bulan untuk memenuhi kebutuhan sektor moneter ataupun sektor riil.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, dana tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rp 1,6 triliun di tahap pertama hingga November. Kemudian dana Rp 400 miliar di akhir tahun. "Dana ini diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Nilainya Rp 2 triliun," kata Suryamin saat Workshop Media di Hotel Mirah Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2013).

Ia menambahkan, dari sisi petugas survei, BPS melibatkan sekitar 246.000 orang. Dari jumlah tersebut, pegawai BPS hanya sekitar 16.000 orang. Sisanya akan menggunakan tenaga alih daya (outsource).

Tenaga alih dayaini merupakan tenaga didikan BPS berlulusan sekolah menengah atas (SMA). Tenaga ini kemudian dilatih oleh BPS mengenai mekanisme penelitian hingga pelaporannya. Tenaga ini juga akan memakai warga hingga ke tingkat kecamatan seluruh Indonesia agar data semakin valid.

"Tenaga di luar pegawai BPS ini merupakan mitra statistik. Mereka ini tenaga outsource yang kita latih sebelumnya sehingga mampu memberikan pelaporan yang valid," tambahnya.

Setiap bulan, BPS selalu melakukan survei, dari soal inflasi, neraca perdagangan ekspor impor, nilai tukar petani, jumlah kunjungan wisata, hingga statistik pertanian. Jumlah tenaga survei ini sekitar 246.000 orang di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com