Dahlan Minta Tambahan Modal agar Hutama Karya Disetujui DPR

Dalam APBN Perubahan 2013, penyertaan modal negara (PMN) tercatat menjadi Rp 7,1 triliun. Pada pos itu terdapat penambahan PMN, yang menurut anggota Komisi VI belum dibahas dan diputuskan dalam internal Komisi VI, tetapi sudah ada dalam rapat Badan Anggaran.

Penambahan PMN tersebut terbagi menjadi dua bentuk, cash dan non-cash. PMN cash direncanakan Dahlan diberikan kepada PT Hutama Karya, sementara yang non-cash akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, serta PT Krakatau Steel.

"Ini yang APBN Perubahan 2013, karena di situ ada cash dan non-cash. Seperti KS dan Bahana itu enggak ada uang keluar. Yang cash adalah Hutama, untuk membangun jalan tol di Sumatera Utara yang sudah begitu lama mengalami kemandekan karena tender yang tidak ekonomis," kata Dahlan dalam rapat kerja Komisi VI, DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Adapun besaran dana yang akan disuntikkan ke Hutama Karya mencapai Rp 2 triliun. Dana digunakan untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Proyek ini merupakan penugasan dari pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan MP3EI.

Dahlan kembali mengatakan ia bisa menerima jika tambahan alokasi anggaran non-cash ditunda. Namun, ia kembali memohon agar DPR memberikan persetujuan untuk PMN PT Hutama Karya yang sebesar Rp 2 triliun.

"Kalau non-cash tidak disetujui, mungkin kita bisa menerima. Tapi kalau boleh yang Hutama Karya bisa disetujui agar pembangunan jalan tol bisa terwujud nyata," kata Dahlan.

"Bahwa nanti menunggu proses selanjutnya tidak apa-apa. Hutama Karya bisa green light, bisa pakai dana sendiri dulu, karena pasti akan ada persetujuan," jelasnya lagi.

Dalam rapat itu, Dahlan juga mengajukan Rencana APBN 2014. Di dalamnya, ia juga meminta agar ada alokasi anggaran untuk pembangungan jalan tol tersebut. Sebagai informasi, Kementerian BUMN mengajukan Rp 7,1 triliun sebagai PNM dalam Rencana APBN 2014.

"Kalau memang misalnya APBN (2014) ini sangat ketat karena lagi krisis maka yang Rp 2 triliun PPA bisa ditunda. Tapi yang untuk pembangunan jalan tol Sumatera kalau bisa disetujui karena ini nyata konkret (manfaatnya)," ujar Dahlan.