Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: 40 Persen "Trader" Komoditas Tambang Tak Bayar Pajak

Kompas.com - 09/10/2013, 14:52 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kadin Indonesia mencatat ada sekitar 30-40 persen pelaku perdagangan (trader) hasil tambang yang tidak bayar pajak sama sekali. Untuk itu, pemerintah diminta untuk mengejar para wajib pajak tersebut.

"Jadi sampai saat ini ada 30-40 persen trader besar sektor tambang dan perkebunan yang tidak bayar pajak sama sekali. Jadi mengapa obyek pajak seperti ini malah tidak dikejar oleh Ditjen Pajak," kata Wakil Ketua Komite Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Prijohandojo Kristanto, Rabu (9/10/2013).

Ia menambahkan, kemungkinan Ditjen Pajak tidak berani memajaki sektor ataupun trader tambang dan perkebunan ini, karena di wilayah tersebut rawan preman. Apalagi preman yang bertugas di sektor ini selalu membawa senjata api.

"Makanya Ditjen Pajak juga harus bekerjasama dengan kepolisian untuk mengejar wajib pajak tersebut," tambahnya.

Dengan potensi penerimaan pajak yang besar dari sektor pajak ini, Ditjen Pajak pun tidak perlu fokus mengejar perusahaan yang sudah membayar pajak namun seret membayar pajak. Melainkan lebih fokus mengejar perusahaan yang tidak membayar pajak karena jumlahnya masih besar.

"Saya juga kesal dengan hal ini. Jadi yang dikejar terus itu yang sudah bayar pajak tapi agak seret bayarnya, bukan malah mengejar perusahaan yang tidak mau membayar pajak. Apalagi pedagang yang berusahaan dengan perusahaan tambang dan perkebunan tersebut," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com