Para Capres Hindari Bicara Soal Freeport hingga Blok Mahakam

Menurut Effendi, komitmen calon kepala negara perlu dipastikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Dia yakin, isu mengenai pengelolaan sumber daya alam ini merupakan hal yang paling dihindari oleh semua calon presiden.

"Tantang semua capres berani enggak bicara soal Freeport, soal Blok Mahakam? Karena ini yang paling dihindari. Coba tanya ke presiden, pasti enggak berani bicara langsung," kata Effendi, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Effendi menjelaskan, seluruh calon presiden akan menghindar memberi jawaban pasti terkait komitmennya dalam pengelolaan sumber daya alam seperti Freeport dan Blok Mahakam karena ada kekuatan besar di baliknya. Kekuatan besar itu, kata Effendi berasal tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari pihak asing.

"Ada kekuatan asing yang bisa menggoyang di dunia internasional," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Indonesian Resources Studies (IRESS) kontrak Blok Mahakam antara pemerintah Indonesia dengan Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan berakhir pada Maret 2017 setelah berjalan sejak 1 April 1967.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas, kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah Indonesia. Dalam UU yang sama, Pertamina juga berhak mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam dan telah diajukan sejak 2008 hingga saat ini.

Di sisi yang lain, Total dan Inpex telah mengajukan perpanjangan kontrak sejak 2007 dan terus diulang hingga saat ini. Semula Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 27 triliun cubic feet (TCF) gas dan 600 juta barel minyak.

Pada saat kontrak berakhir, diperkirakan cadangan masih tersisa sekitar enam sampai delapan TCF gas, dan 100 juta barel minyak. Diasumsikan, nilai dari cadangan gas dan minyak itu mencapai sekitar Rp 1.100 triliun.