Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan KPPU Jatuhkan Vonis Denda Rp 4,7 M ke PT Pelindo II

Kompas.com - 05/11/2013, 09:17 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT Pelindo II telah melakukan perjanjian tertutup dengan penyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Perjanjian ini mengharuskan penggunaan perusahaan bongkar muat Pelindo. Perjanjian inilah yang melatari KPPU menjatuhkan vonis denda miliaran rupiah pada PT Pelindo II.

"Ada sekitar 20 perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Pelindo II dengan para penyewa lahan di Teluk Bayur," kata Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan di kantornya, Senin (4/11/2013). Di antara para penyewa itu adalah BUMN yang sebelumnya juga punya lahan di pelabuhan tersebut.

BUMN yang melakukan perjanjian tertutup dengan Pelindo II, sebut Saidah, antara lain adalah PT Aneka Antam dan PT Semen Padang. "Yang menjadi masalah adalah mereka membuat kewajiban bahwa yang menyewa lahan itu harus pakai PBM (perusahaan bongkar muat) Pelindo," ujar dia.

Sementara, lanjut Saidah, di Pelabuhan Teluk Bayur ada 43 perusahaan bongkar muat lain sebelum perjanjian itu dibuat. "Akhirnya menghabisi pelaku usaha lain," kata dia sembari mengutip pengakuan pengusaha bongkar muat lain yang pelanggannya beralih ke Pelindo.

KPPU menjatuhkan vonis denda Rp 4,7 miliar kepada PT Pelindo II akibat praktik perjanjian tertutup terakhir bongkar muat di pelabuhan tersebut. PT Pelindo II dinyatakan melanggar ketentuan pasal 15 dan 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Banding

Sementara itu, PT Pelindo II menyatakan bakal mengajukan banding atas putusan KPPU ini. Mereka menilai majelis memutuskan perkara ini tidak secara obyektif. "Kami pasti segera mengajukan keberatan sesuai peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005," kata Tim Hukum PT Pelindo II Armen Amir setelah sidang putusan di Gedung KPPU, Senin (4/10/2013).

Armen menyatakan banyak fakta dan keterangan saksi dikesampingkan majelis KPPU. PT Pelindo II, ujar dia, tetap berupaya menjaga persaingan usaha untuk mewujudkan kompetisi sehat dalam bisnis bongkar muat di pelabuhan. "Ada aturan yang kami lakukan, ada pola dan mekanisme," ujar dia.

Menurut Armen, kerap kali para pelanggan meminta jasa PT Pelindo II justru ketika barang sudah berada di pelabuhan. Permintaan itu dibuat karena perusahaan bongkar muat lain tak memiliki peralatan yang dibutuhkan. Menurut PT Pelindo, para pelanggan punya hak untuk menentukan perusahaan mana yang dipakai untuk membongkar atau memuat barang mereka di pelabuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com