Kadin: Subsidi BBM Beban Berat Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diakui telah tumbuh cukup pesat. Namun, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha.

"Yang kami khawatir itu kebijakan BBM, karena dari tahun ke tahun bertambah subsidinya dan menjadi beban luar biasa berat bagi ekonomi Indonesia. Kadin tidak mengusulkan untuk dihapus, tapi realokasi subsidi ke bidang yang lebih kena sasaran manfaatnya," kata Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, Senin (27/1/2014).

Suryo menjelaskan, kegagalan kebijakan fiskal saat ini terutama bersumber dari kesalahan mengatasi subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar. Subsidi BBM, kata dia, adalah pengeluaran terbesar dalam APBN dan mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya.

"Saat ini susah untuk mengukur manfaat dan efisiensi (subsidi BBM). Banyak yang menikmati subsidi itu orang mampu, belum bicara inefisiensi, penyelundupan, dan lainnya. Sebaiknya subsidi harus direalokasi ke sektor yang tepat sasaran seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," jelas dia.

Subsidi BBM tersebut, kata Suryo, termasuk untuk pengoperasian pembangkit listrik. Dia menegaskan, pihaknya mendesak PLN untuk melakukan efisiensi diri.

"40 persen pembangkit listrik masih memakai diesel. Kadin merasa PLN perlu meningkatkan upaya efisiensi diri. Kenapa pakai diesel terus? Kita punya gas, geotermal, batubara," tegasnya.

Dunia usaha diakuinya selama ini terpaksa harus menerima saja kenaikan TDL. Dunia usaha pun, tegasnya, juga ingin melihat PLN melakukan efisiensi. "Kita ingin lihat PLN meningkatkan upaya efisiensi diri," ungkap Suryo.