Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Pemerintah Bebaskan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Kompas.com - 06/02/2014, 13:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan isu middle income trap mendorong pihaknya merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik 2015-2019.

Armida mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan dan arah kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi middle income trap. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan diantaranya melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

"Kedua, harus ada peningkatan investasi sebagai modal fisik. Peran investasi dalam perekonomian tahun 2013 yang mencapai 31,7 persen PDB masih berpeluang meningkat ke 45 persen PDB dalam jangka panjang," kata Armida pada Seminar Middle Income Trap di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (6/2/2014).

Untuk itu, lanjutnya, berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dan daya tarik investasi harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, IPTEK dan inovasi pun harus ditingkatkan agar produktivitas kegiatan ekonomi meningkat. Menurut Armida, upaya ini perlu agar nilai tambah bagi perekonomian akan semakin besar. Selanjutnya, pembangunan industri perlu ditingkatkan.

Armida mengatakan sesuai amanat konstitusi, industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam sehingga nilai tambahhya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Strategi industrialisasi juga disusun untuk meningkatkan secara bertahap dan jangka panjang. Stagnasi dalam industri yang terlalu lama akan menurunkan daya saing relatif dengan negara-negara lain yang menyusulnya," ujar Armida.

Terakhir, institusi harus dibangun dengan lebih baik. "Reformasi birokrasi perlu makin disempurnakan pada penataan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com