Pemerintah Gagal Pangkas Kemiskinan

Proyeksi pemerintah yang meleset dari target tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dengan Menteri Keuangan M Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Rapat membahas perkembangan ekonomi 2014 itu dipimpin Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit. Terdapat 27 tanda tangan dalam daftar hadir anggota Banggar DPR. Namun yang hadir secara fisik hanya 17 orang.

Chatib dalam rapat kerja mengatakan, situasi perekonomian global tahun 2014 diprediksi membaik dibandingkan tahun 2013. Ini tampak dari proyeksi pertumbuhan global yang dikoreksi dari 3,6 persen menjadi 3,7 persen menyusul tren perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Di sisi lain, negara berkembang mengalami tekanan di pasar keuangan. Pasalnya, akan ada arus modal keluar. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN, termasuk Indonesia, direvisi turun, dari 5,4 persen menjadi 5,1 persen.

Dalam konteks itu, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengarah ke 5,8-6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar 6 persen. Sementara inflasi diperkirakan 5,4-5,7 persen dari target 5,5 persen. Atas proyeksi tersebut, mengutip paparan Armida, target angka kemiskinan dan pengangguran akan meleset dari target. APBN 2014 menargetkan angka kemiskinan sebanyak 9-10,5 persen. Namun, proyeksinya mengarah ke 10,54-10,75 persen.

Ini berarti realisasi diproyeksikan meleset dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Artinya, pemerintah gagal memberantas kemiskinan sesuai targetnya sendiri.

Tingkat pengangguran tidak banyak berubah. Dari target APBN 2014 sebanyak 5,7-5,9 persen, pemerintah memproyeksikan realisasinya 5,7-6 persen. Target RPJMN 2009-2014 adalah 5-6 persen pada tahun 2014.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie OFP, berpendapat, 20 persen kelompok masyarakat teratas menikmati penambahan kue pembangunan sebanyak 8 persen selama 2004- 2014. Sementara 40 persen kelompok masyarakat terbawah justru mengalami pengurangan kue pembangunan sebanyak 4 persen.

”Artinya, pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak dinikmati kelompok ekonomi atas. Bertambahnya rasio Gini dari 0,38 tahun 2010 menjadi 0,41 sejak tahun 2011 adalah buktinya,” kata Dolfie. (LAS)