Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wisata Syariah Indonesia Belum Digarap Optimal

Kompas.com - 26/02/2014, 16:49 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan populasi masyarakat Muslim yang sangat besar, Indonesia sebenarnya berpotensi menambah pemasukan devisa negara melalui pariwisata berbasis syariah. Akan tetapi, sektor pariwisata ini nampaknya belum dikelola secara optimal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan sebenarnya potensi ekonomi syariah, termasuk di sektor pariwisata, sebenarnya sangat besar.

"Sayangnya kita belum memiliki concern yang cukup besar, sementara negara-negara lain yang potensinya belum cukup besar sudah melangkah duluan. Sertifikasi halal di Jepang, misalnya, disertifikasi Malaysia, bukan Indonesia. Karena Indonesia belum jelas, kategorinya belum jelas. Negara-negara lain menganggap hal seperti ini bisnis, bukan religion," kata Hendri di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Lebih lanjut, Hendri mengatakan Indonesia sebenarnya dapat berkaca dari Malaysia yang menawarkan kenyamanan berwisata sebagai muslim. Namun demikian, promosi semacam ini harus dilakukan secara jelas dan agresif.

Pada kesempatan sama, Peneliti Senior CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan sebenarnya Indonesia dapat menyasar wisatawan mancanegara asal Timur Tengah terkait wisata syariah. Ia pun melihat langkah terkait sudah ada, namun belum optimal.

"Masyarakat Timur Tengah mobilitasnya tinggi karena ekonomi mereka jauh lebih baik. Mereka sebenarnya travelling kemana-mana, tapi sebagai muslim mereka lebih ke Malaysia atau Singapura," ujarnya.

Faisal menjelaskan sebenarnya telah ada upaya menjadikan Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi bagi masyarakat Timur Tengah yang tak kalah indahnya dibandingkan Bali. Masyarakat Timur Tengah, bagaimanapun memiliki hambatan untuk melancong ke Pulau Dewata.

"Lombok ditawarkan karena kondisi alam yang mirip Bali, budayanya juga mirip. Tapi orang Timur Tengah ke Bali ada hambatan. Di Lombok lebih akomodatif karena disana masyarakatnya muslim. Itu sudah mulai dikembangkan, bandara internasional Selaparang pun sudah dibuka. Langkahnya sudah ada, tapi belum optimal saja," ujar Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com