Masih Berharap Ada Kompensasi..

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman, mengatakan, pelaku usaha hanya meminta kompensasi dalam bentuk peringanan cicilan kenaikan tairif, yang tadinya harus diselesaikan dalam Mei-Desember tahun ini, menjadi selama 4 tahun.

"Yang dibutuhkan itu diperingan menjadi 4 tahun. Kenaikan 38,9 persen untuk golongan i3 itu dibagi 4 tahun, begitu juga untuk kenaikan 64,7 persen untuk golongan i4 dibagi selama 4 tahun," kata dia kepada Kompas.com, Selasa malam (29/4/2014).

Penaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 38,9 persen untuk golongan i3 dan 64,7 persen untuk golongan i4, menurut Ade, telah mengerek ongkos produksi. Pasalnya dari sekitar 3.900 perusahaan tekstil di bawah API, umumnya sudah tergolong i3 dan i4.

Lebih lanjut dia mengatakan, walaupun jumlah i4 relatif lebih sedikit, itu pun akan menimbulkan snowball effect. Contohnya, kata dia, perusahaan pembuat serat kain yang terdampak kenaikan TTL pastinya akan menaikkan harga jual produknya. Produk ini kemudian akan dijual ke perusahaan pembuat produk turunannya. Maka timbulnya efek bola salju.

"Tentunya dengan itu, produk kita menjadi tidak berdaya saing. Jadi menurut saya, kebijakan ini adalah kebijakan yang justru mendorong lebih banyak impor. Padahal kita tahu sendiri pemerintah tengah sibuk mengurangi defisit neraca," jelas Ade.

Menurut Ade, diantara negara-negara di kawasan ASEAN, Vietnam adalah negara yang paling efisien ongkos produksi tekstilnya. Sepengetahuan Ade, tarif listrik di Vietnam pun murah dan perusahaan listrik nasional mereka tidak mengalami kerugian. Di Vietnam, harga TTL sekira setara Rp 700 per kilowatthour (kWH). Selisih yang cukup besar dibanding TTL di Indonesia yang sebesar Rp 930 kWH. Itupun masih mendapat subsidi dari pemerintah, karena harga produksi PLN adalah Rp 1.150 per kWH.

"Saya enggak ngerti kenapa tarif listrik di kita mahal. Apa pengelolaan energinya yang tidak efisien. Tapi di Vietnam kok listriknya murah dan PLN-nya enggak mengeluh rugi?" ucap Ade.

Ade berharap masih ada kompensasi yang bisa diupayakan pemerintah, karena pengusaha mengaku labanya terpangkas 15 persen akibat kenaikan tarif listrik.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, ditemui di sela-sela konferensi "Indonesia Green Infrastructure Summit/ IGIS 2014", di Jakarta, Selasa, mengatakan, Kementerian Perindustrian tengah berupaya mencarikan kompensasi lain, agar perusahaan padat karya tidak banyak melakukan PHK.

Namun, Hidayat belum bisa menyebutkan kompensasi yang dimaksud, lantaran saat ini tengah dibahas di tingkat dirjen. "Kalau saya concern-nya cicilan bisa diperingan, supaya dia bisa angakt cashflow. Tapi, kalau itu tidak dimungkinkan karena anggaran kita sangat rigid dan takut defisitnya bertambah, ya saya tidak bisa bicara," katanya.

Untuk membahas kemungkinan adanya kompensasi, Hidayat pun menjanjikan akan menemui Menteri Keuangan, Chatib Basri.