Subsidi BBM Bengkak, DPR Mengaku Cemas

Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, menyoroti belanja non Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya subsidi energi yang mencapai hampir Rp 400 triliun, terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan BBM yang sebesar Rp 285 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 107,1 triliun.

"Rp 400 triliun itu sudah hampir 27 persen (dari APBN). Anggaran pendidikan kita saja cuma 20 persen. Ini sesuatu yang mencemaskan," kata dia.

Ahmadi mengatakan, pemerintah harus mencari solusi yang tepat untuk anggaran subsidi energi ini. "Concern kita menyoroti tajam subsidi ini. Bukan kemudian cari jalan termudah mengurangi belanja," kata dia lagi.

Menurut Ahmadi, tidak mudah juga bagi Kementerian/Lembaga untuk memotong anggaran mereka. Hal itu disebabkan sudah ada program yang dirancang dalam satu tahun.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfi Othniel Fredric Palit, mengatakan meski instruksi Presiden menyebutkan pemotongan belanja difokuskan pada pos perjalanan dinas, rapat, katering, dan sebagainya, namun menurutnya itu tidak sampai Rp 100 triliun dari belanja barang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah merevisi asumsi makro ekonomi 2014, salah satunya adalah subsidi energi.(Baca: Ini Rancangan APBN Perubahan 2014) Di sisi lain, melalui Inpres, belanja K/L dipotong Rp 100 triliun.

Chatib mengatakan, hal itu dilakukan agar defisit neraca transaksi berjalan 2015 tidak lebih dari 3 persen, yang artinya pemerintahan baru terancam melanggar UU APBN.