Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CT: Subsidi Harusnya Berbentuk "Cash Transfer"

Kompas.com - 28/05/2014, 10:28 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kian membengkak, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan anggaran dapat dialihkan ke cash transfer (semacam bantuan tunai) yang langsung menyasar kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan. Sebab, menurutnya subsidi kepada barang tidak tepat.

"Bentuknya harus cash transfer. Semua subsidi itu yang bagus adalah semua kepada barang dihapuskan," kata CT di kantornya, Senin (26/5/2014).

Lebih lanjut, CT menjelaskan, untuk memberikan cash transfer  tersebut, terlebih dahulu harus diciptakan nomor identifikasi tunggal alias single identification number. Dengan nomor tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah keluarga miskin dengan sebenarnya.

"Dialah (keluarga miskin) yang kita kasih (cash transfer). Dengan kita hapus seluruh subsidi, idealnya tidak ada subsidi dalam bentuk barang," jelas CT.

CT memaparkan, dengan dikurangi atau dihapuskannya subsidi BBM maka harga-harga khususnya bahan pokok akan melonjak naik. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah rakyat miskin akibat kenaikan harga bahan pokok, lanjut CT, golongan masyarakat inilah yang harus dilindungi.

"Idealnya kan tidak ada subsidi dalam bentuk barang, berarti harga-harga. akan naik, Orang miskin dan hampir miskin harus dilindungi. Nah, dilindungi dengan memberikan mereka dana agar hidupnya itu menjadi tidak lebih sulit dari sekarang. Bahkan kalau bisa lebih baik. Itulah sebenarnya maknanya subsidi," papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com