Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses: Rp 1 Miliar 1 Desa Bentuk Keberanian Prabowo

Kompas.com - 16/06/2014, 09:38 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim sukses bidang kebijakan dan program pasangan Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo mengatakan, program Rp 1 miliar 1 desa yang dibawa Prabowo merupakan bentuk keberanian pasangan nomor urut 1 itu. Keberanian tersebut, menurut dia,  muncul karena karena saat ini pemerintah baru mengucurkan dana Rp 800 miliar.

"Di Undang-undang Desa itu Rp 1 miliar lebih. Tapi negara baru salurkan Rp 800 juta per tahun. Karena pemerintah belum bisa Rp 1 miliar, maka mas Prabowo berani salurkan minimal Rp 1 miliar," ujar Drajad Wibowo di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Drajad mengatakan, cerita Prabowo mengenai UU Desa dalam debat capres semalam merupakan cerita sejarah sebelum UU tersebut disetujui DPR. Dari cerita itu menurutnya, Prabowo memiliki peran besar dalam lahirnya UU Desa tersebut.

"Semalam Mas Prabowo menceritakan sejarah Undang-undang Desa sebelum diketok DPR. Mas Prabowo sudah minta itu (1 miliar untuk desa) dari dulu," katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto mengklaim rampungnya UU Desa di DPR lantaran dipicu oleh komitmennya terhadap dana alokasi desa saat menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Waktu saya mencanangkan program itu, sebelum undang-undang desa keluar. Saya sebagai ketua umum HKTI mendesak UU Desa sudah 7 tahun di DPRI, dan setiap tahun akan masuk tahun depan anggarannya. Setelah itu teman-teman di DPR terpicu (membuat UU tersebut),” ujar Prabowo, Minggu (15/6/2014).

Saat ditanya Jokowi mengenai program tersebut bukanlah hasil kreativitasnya, Prabowo menjawab tidak mempedulikan dari mana program tersebut. Yang penting menurutnya, dana Rp 1 miliar tersebut tersalurkan ke desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com