Pengamat: Indosat Tak Lagi Strategis untuk Keamanan Nasional

Menurut dia, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan buyback, yakni kebutuhan strategi, dan pertimbangan ekonomi. Dia juga bilang, pemerintah masih memiliki BUMN telekomunikasi yang bisa dikembangkan.

"Bahwa ini untuk membeli, oke. Tapi jangan membeli demi gengsi, dan mengorbankan rakyat," katanya dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Dari pertimbangan pertama, yakni kebutuhan strategi, perekayasa di BPPT itu menuturkan, Indosat saat ini tak lagi strategis untuk pertahanan keamanan. "Kontrak satelitnya sudah habis. Jaringan yang dikuasai juga tidak banyak. Dulu Indosat monopoli, sekarang sudah tidak," katanya.

Adapun pertimbangan kedua, yakni soal ekonomi, pembeliannya tergantung pada harga. Dia bilang, saat ini harga yang pantas untuk mem-buyback Indosat belum diketahui. Harga itu harus juga melihat beban utang Indosat, dan nilai aset Indosat.

"Sekarang Indosat kehilangan previlege. Dulu satelit dia punya. Dulu masih 12 tahun. Sekarang lintasannya sudah habis," ujar Said.

Menurutnya, kalau jadi dibeli dan 100 persen menjadi milik pemerintah, maka anggarannya harus dari APBN. Sementara itu, dia pesimis jika BUMN memiliki anggaran untuk membelinya. "Ini kan politik betul. Apa kita akan membeli Indosat, dengan mengorbankan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan?" katanya.

Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar Minggu malam, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus membeli kembali saham Indosat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak dengan satelit milik Indonesia sendiri, dan bukan satelit yang dipinjam dari negara lain.

"Ke depan, kuncinya satu, kita buyback, ambil alih kembali saham Indosat," ujar Jokowi dalam debat ketiga untuk capres, di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014).