Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN Tak Punya Uang, Indonesia Kekurangan Listrik

Kompas.com - 22/07/2014, 22:18 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi investasi sektor kelistrikan masih jauh dari target. Sehingga, bila pemerintah maupun PT PLN tak mampu membiaya proyek-proyek kelistrikan, maka krisis listrik dapat terjadi.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Freddy Saragih mengatakan dibutuhkan dana setidaknya Rp 560 triliun guna mendukung sektor ketenagalistrikan. Dana tersebut dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dengan menggunakan basis perhitungan tahun 2012.

"Kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata Freddy dalam Journalist Class bertema "Subsidi Listrik dengan Pendekatan Performance-Based Regulatory," Selasa (22/7/2014).

Akan tetapi, ujar Freddy, realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Pada tahun 2012, investasi PLN guna mengembangkan kelistrikan mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman serta Rp 15,15 triliun subsidi. Namun, jumlah tersebut susut pada 2013.

Total realisasi anggaran kelistrikan PLN sebesar Rp 34,6 triliun yang terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebesar Rp 17,92 triliun. Menurut Freddy, untuk realisasi tahun 2014 tak akan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Freddy menjelaskan, jika hal ini terus terjadi, kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat tak terhindar. Ia memberi contoh krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Oleh karenanya, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) mulai tahun 2015.

Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. "Sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Tujuannya supaya PLN dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi," ungkap Freddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com