Kadin Minta Jokowi-JK Benahi Infrastruktur dan Tata Ruang

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur, Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan bahwa saat ini RTRW ketentuan yang ditetapkan sudah tidak sinkron lagi dengan fakta yang ada di lapangan.

“Pembagian hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung sudah tidak jelas. Padahal kita mengharapkan ada zona ekonomi yang jelas supaya para pengusaha dan investor bisa menentukan langkah yang tepat untuk ikut memajukan usaha di kawasan timur," kata Annar dalam keterangan resmi, Rabu (23/7/2014).

Kadin Koordinator Wilayah Timur juga menghimbau Jokowi dan JK lebih memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Annar, otonomi daerah sudah berjalan, namun masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.

“Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah, kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah. Hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, sehingga harus ada pengaturan kembali," jelas Annar.

Pembangunan jalan, lanjut dia, pelabuhan hingga airport di kawasan timur masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Oleh karenanya, untuk pemerataan ekonomi pihaknya mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas pemerintah. “Kami ingin agar MP3EI itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Annar.