Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DEN: Kisruh Pertamina-PLN, Masyarakat Jangan Jadi Korban

Kompas.com - 07/08/2014, 13:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Energi Nasional (DEN) memandang, kisruh yang terjadi antara PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) adalah buntut tidak adanya perencanaan yang lebih matang dalam kebijakan energi.

Menurut Tumiran, anggota DEN dari unsur akademisi, memang, penggunaan bahan bakar fosil pada fuel mix PLN harus lebih minim untuk masa mendatang. Walaupun demikian, skenario untuk mengubah energi primer pembangkit listrik tidak bisa dilakukan secara mendadak. Harus ada sistem transisi yang bagus, target waktu yang jelas, dan dukungan infrastruktur.

"Ketika institusi bisnis berperilaku seperti itu, yang harus dijaga ya masyarakat. Jangan masyarakat yang jadi korban," kata Tumiran di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Dia menjelaskan, jika saat ini PLN harus membeli solar dengan harga pasar, sementara transisi fuel mix buruk, maka yang terjadi adalah kenaikan biaya pokok produksi listrik PLN. Imbasnya, harga jual listrik PLN per kilowatt jam juga akan naik.

"Kalau enggak naik, berarti pemerintah harus ngasih subsidi lagi ke PLN. Kalau enggak, PLN kolaps," sambungnya.

Artinya, Tumiran mengatakan, harus ada sinkronisasi antara kebijakan di hulu dan di hilir. Biaya pokok produksi PLN harus diperhitungkan dalam mekanisme pemberian PSO.

Baca:

Pertamina-PLN Berselisih soal Solar, Listrik Seluruh Indonesia Terancam Padam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Diperkirakan Melemah Hari Ini, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Melemah Hari Ini, Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
5 Cara Tarik Tunai DANA di Alfamart, IndoMaret, dan ATM

5 Cara Tarik Tunai DANA di Alfamart, IndoMaret, dan ATM

Spend Smart
Hari Buruh dan Refleksi Ketimpangan Gender

Hari Buruh dan Refleksi Ketimpangan Gender

Whats New
Punya Aset Rp 224,66 Triliun, LPS Siap Jamin Klaim Simpanan Bank Tutup

Punya Aset Rp 224,66 Triliun, LPS Siap Jamin Klaim Simpanan Bank Tutup

Whats New
Tak Lagi Khawatir Lupa Bawa Uang Tunai Berbelanja di Kawasan Wisata Samosir

Tak Lagi Khawatir Lupa Bawa Uang Tunai Berbelanja di Kawasan Wisata Samosir

Whats New
Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com