Produsen Mobil Dukung Rencana Jokowi Hapus Mobil Murah

“Kami mendukung dalam rangka konversi kendaraan ke gas. Kalau memang infrastrukturnya siap, ya kita siap. Tinggal isi kok,” kata Sekretaris Jenderal Gaikindo Freddy Sutrisno, di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Freddy mengatakan, memang rencana tersebut masih prematur karena belum ada kepastian hukumnya. Namun demikian, jika nanti presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan hukum terkait LCGC konsep baru, Gaikindo bakal menaati.

Menurut Freddy, rencana tersebut dinilai bagus sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Toh, kata dia, sebetulnya sudah ada ATPM yang membuat converter kit pada 2010 lalu, yakni Toyota Daihatsu. Hanya saja, pengalaman yang lalu belum ada kepastian hukum sehingga menyebabkan converter kit tersebut mangkrak.

“Tidak perlu dibuat mobil baru, bisa menggunakan converter kit meskipun harganya lebih mahal. Kami memang ingin dari dulu, tapi karena aturannya tidak jelas, tidak kita jalankan, padahal sudah ada pabrikannya,” jelas Freddy.

Freddy mengatakan, ketersediaan infrastruktur harus sejalan dengan konsep baru LCGC. Pasalnya, pengalaman yang pernah terjadi di Palembang, mobil-mobil kesulitan mengisi bahan bakar gas lantaran tidak tersedianya SPBG. “Jadi, harus benar-benar serius,” kata dia.

Sebetulnya, produsen otomotif hanya butuh kepastian hukum dan juga konsistensi dari rencana pemerintah. “Jangan seperti yang sudah-sudah. Sudah bikin, enggak jadi lagi,” tegas Freddy.

Dia bilang, jika aturan itu dikeluarkan setelah Joko Widodo resmi menjabat sebagai presiden, maka Gaikindo akan mempersiapkan industri otomotif dalam waktu dua tahun. Namun, pemerintah juga harus mempersiapkan SPBG yang memadai.

“Jadi kalau bilang Januari 2016 jalan, ya jalan. Jangan kita sudah jalan, tapi (pemerintah) di tengah jalan enggak jadi,” tukas Freddy.

Sebelumnya dikabarkan bahwa jika kelak terpilih menjadi presiden, Joko Widodo akan meredefinisi istilah LCGC dari low cost green car menjadi low cost gas car. “Hanya mobil yang bergas saja yang boleh dapat fasilitas pajak. Nanti definisinya kita ubah, gas car bukan green car,” ujar ekonom dari Megawati Institute, Iman Sugema, beberapa waktu lalu.