Pelaku Usaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Tarif di Tanjung Priok

Ketua Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, operator di pelabuhan butuh kepastian mengenai biaya tarif, baik container handling charge (CHC) maupun terminal handling charge (THC) yang akan dikenakan di pelabuhan Tanjung Priok. Tarif ini akan sangat menentukan rencana investasi perusahaan dan peningkatan layanan yang bisa diberikan kepada pengguna jasa pelabuhan.

"Penyesuaian tarif di Tanjung Priok dapat didukung, mengingat penyesuaian tarif sudah tidak dilakukan sejak 2008. Penyesuaian tarif ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi baru oleh operator pelabuhan dan hal itu akan berdampak positif bagi para pengguna jasa pelabuhan," ujar Toto dalam siaran pers, Jumat (19/9/2014).

Toto menambahkan, tarif yang sudah diusulkan oleh Pelindo II di JICT, Koja dan Mustika Alam Lestari sebenarnya merupakan tarif lama yang sempat berlaku pada tahun 2005. Pada saat itu, penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak signifikan terhadap industri. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif sebagai tindakan sementara.

Namun saat ini, perekonomian nasional telah stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang solid sehingga tidak ada alasan mengapa operator pelabuhan harus  terus memikul beban tersebut.

Tarif CHC di Tanjung Priok direncanakan naik menjadi 93 dollar AS, sehingga THC menjadi sebesar 110 dollar AS. Tarif THC terdiri dari CHC ditambah PPN (9,30 dollar AS) dan sisanya terkait biaya pengapalan.

Sementara itu, Direktur The Nasional Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, penyesuaian tarif CHC tidak akan berdampak terhadap efisiensi biaya logistik, karena CHC/THC bagian kecil dalam seluruh komponen biaya logistik. Pemerintah dan asosiasi terkait seharusnya melihat pada rantai logistik secara holistik dan bukan hanya berfokus pada CHC/THC.

“Penyesuaian tarif yang wajar diperlukan bagi operator pelabuhan agar dapat melakukan investasi modal lebih lanjut demi meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Dengan itu kondisi infrastruktur di Indonesia juga akan mampu mengurangi biaya logistik dalam jangka panjang,” kata Siswanto.