Koalisi Jokowi Andalkan Lobi Politik untuk Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Anggota tim transisi Jokowi-JK, Arif Budimanta memandang, sedikitnya dukungan partai pemerintah pemenang Pilpres 2014, bukanlah suatu hambatan. "Tidak hambatan. Sepanjang komunikasi politiknya baik. Saya rasa ada kesepakatan dan kesepahaman," kata dia di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Sebagai informasi, kursi koalisi PDI Perjuangan tercatat tak melampaui kubu Gerindra. PDI Perjuangan ditopang tiga partai lain yakni Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya memperoleh 207 dari 560 kursi (34 persen). Meski kondisi ini cukup riskan, namun Arif optimistis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, berikut kompensasinya tidak bakal dihambat Koalisi Merah Putih.

"Saya rasa enggak. Kami justru ingin mempercepat proses kesejahteran rakyat. Dan kita yakin proses pengalihan (subsidi) itu ke depan dilakukan dengan sebuah kalkulasi dan mitigasi yang presisi," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Adapun mitigasi yang dimaksud, lanjut dia, misalnya terkait dengan pengendalian inflasi, penjagaan daya beli masyarakat, serta realokasi anggaran subsidi BBM. Dengan begitu, kenaikan harga BBM diyakini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Arif memastikan, mitigasi yang dilakukan harus tetap dapat menjaga momentum agar pertumbuhan ekonomi mencapai target APBN 2015 sebesar 5,8 persen. Dalam APBN 2015 yang disahkan, kebijakan kenaikan harga BBM menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Namun, dampak dari kenaikan harga tersebut, seperti adanya realokasi anggaran subsidi atau pun kompensasinya, harus melalui persetujuan parlemen.

Melihat minimnya kursi koalisi Jokowi, Arif membenarkan ketika ditanya bakal melakukan lobi-lobi politik. "Iya pasti akan kita lakukan. Lobi-lobi politik akan kita lakukan," tegas anggota Komisi XI DPR RI itu.