Kurtubi: SBY Boleh Memelihara SKK Migas, Jokowi Jangan Dong

"Bolehlah SBY memelihara (SKK Migas), tetapi Jokowi jangan dong," kata dia dalam launching buku 'Kembalikan Mahakam', Jakarta, Senin (10/11/2014).

Kurtubi menilai, keberadaan SKK Migas justru memperpanjang birokrasi dan membuat ruwet investasi. Jika kuasa pertambangan migas ada di tangan pemerintah dalam hal ini melalui National Oil Company, yakni PT Pertamina (Persero), maka program bisa berjalan lebih cepat, dengan catatan Pertamina pun harus mendapat kontrol ketat.

"Tolong Pertamina kita jaga, untuk memberikan kemakmuran rakyat, bukan petugas-petugasnya," kata Kurtubi.

Selain menyarankan, pembubaran SKK Migas, Kurtubi juga sepakat soal pembubaran trader minyak milik Pertamina, Petral. "Petral saya setuju dibubarkan," kata politisi Nasdem itu.

Kurtubi menjelaskan, kalau Pertamina pesan lewat Petral, maka ada kemungkinan 40-an trader di Singapura akan mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Kenapa yang ditunjuk Pertamina hanya Petral," lanjut dia.

Kurtubi yakin, seharusnya Pertamina bisa melakukan pembelian langsung minyak tanpa perantara, sebab Pertamina merupakan sebuah perusahaan, dan berbeda dari SKK Migas.