Bebaskan CPO dari Anti-Dumping , Kuatkah Posisi Tawar RI di WTO?

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadil Hasan, untuk mengakhiri kebijakan memberatkan itu, Indonesia harus menang di panel WTO. Syaratnya, Indonesia mesti memiliki posisi tawar politik yang kuat di WTO.

"Oh iya (penting sekali bargaining politik), kan kita harus adu argumentasi, hukum macam-macam," ujar Fadhil Hasan saat ditemui setelah acara IPOC 2014 di Bandung, Jumat (28/11/2014).

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki hak membawa kasus ini ke WTO karena termasuk anggota WTO. Selain itu, kebijakan bea masuk anti dumping Eropa juga dinilai sebagai penghambat perdagangan CPO Indonesia ke Eropa.

Perjuangan di WTO mutlak dilakukan. Pasalnya sampai saat ini, pasar Eropa masih menjadi pasar yang besar bagi CPO Indonesia. Berdasarkan data 2013, Eropa masih menduduki posisi ke-dua pengimpor CPO Indonesia. Oleh karena pentingnya pasar Eropa bagi CPO Indonesia, dia mengatakan, tidak setuju dengan pendapat segelintir orang yang meminta Indonesia meninggalkan pasar Eropa.

Hal yang harus dilakukan adalah memperjuangkan CPO Indonesia melalui panel WTO. Berdasarkan data 2013, ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia dan produk turunannya mencapai 21,2 juta ton atau naik 16 persen dibanding 2012.

Ekspor CPO sebesar 21,2 juta ton itu terdiri dari ekspor CPO ke India mencapai 4,2 juta ton, Eropa 4 juta ton dan Cina 2,6 juta ton. Sementara itu, pasar nontradisional yang juga dirasa tumbuh tahun lalu adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika sebesar 33 persen. Ekspor CPO ke Pakistan, misalnya, tahun lalu sudah mencapai 900.000 ton.