Kampanye LSM "Perang" dari Negara Lain untuk Hambat Ekonomi Indonesia?

Nur Pamudji, anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan, menilai pesan-pesan lingkungan yang disebarluaskan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa dilihat sebagai perang dalam bentuk lain.

"Mungkin ini perang bentuk lain yang dilakukan oleh negara lain. Agar ekonomi di Indonesia agak lambat," kata dia, di Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Penilaian matan bos PT PLN (Persero) itu menanggapi keluhan dari para investor dan developer proyek listrik. PT Bimasena Power Indonesia adalah salah satu yang mengeluhkan hal tersebut.

Presiden Direktur PT Bimasena Power Indonesia, Mohammad Effendi, menunjukkan bukti bahwa organisasi pemerhati lingkungan berperan dalam menghambat pembangunan listrik Indonesia.

Proyek PLTU berkapasitas 2x1000megawatt di Batang, Jawa Tengah, hingga kini belum rampung terkendala pembebasan lahan. Dia bilang, lantaran kampanye dari sejumlah LSM, masyarakat memiliki persepsi bahwa PLTU selalu mencemari lingkungan.

Dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Effendi menyampaikan, pihaknya sangat menyambut antusias proyek kelistrikan 35.000 megawatt yang digagas pemerintah. Namun, dia melihat realisasi rencana itu akan banyak menghadapi tantangan seperti yang sudah-sudah.

"Saya terkesan program 35.000MW yang disampaikan Pak Sudirman (Menteri ESDM). Tapi kenyataannya kita menghadapi tantangan dari Greenpeace, PLTU itu dibilang akan menimbulkan pencemaran. Ini secara terus-menerus disebarluaskan ke masyarakat," kata dia.

Akibatnya, lanjut Effendi, muncul penolakan-penolakan dari masyarakat tehadap proyek PLTU. Dia lebih lanjut mengatakan, para investor dan developer berharap bersamaan dengan program 35GW, ada usaha paralel kepada masyarakat maupun Greenpeace bahwa jika program tersebut tidak dilaksanakan, maka Indonesia akan menghadapi masalah, akibat kurangnya listrik.