Lindung Nilai Juga untuk Yen?

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan agar fasilitas lindung nilai atau hedging tak hanya sebatas berlaku bagi pembayaran utang luar negeri dengan dollar AS saja. Bahkan, dia mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk juga melakukan hal yang sama bagi valuta asing lainnya. "Saya bilang tadi ke Pak Agus (Gubernur Bank Indonesia) jangan cuma rupiah ke dollar saja, tapi juga dengan mata uang lain apakah itu dengan yen atau lainnya," ujar Rini di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Dia menjelaskan, usulannya tersebut didasari bahwa BUMN banyak yang meminjam pinjaman luar negeri tak hanya menggunakan dollar AS namun meminjam dengan valuta asing lainnya. Salah satunya dengan mata uang Jepang, yen.

Menurut Rini, hedging merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh BUMN untuk bisa berkembang dan semakin maju. Dia mengatakan yakin apabila BUMN dapat hedging, negara akan semakin maju.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangai fasilitas lindung nilai atau hedging bersama PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank BNI. Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengucapkan terima kasih kepada ketiga bank BUMN yang bersedia memberikan fasilitas lindung nilai tersebut.

Pasalnya, PLN sangat membutuhkan fasilitas lindung nilai untuk memenuhi target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt lantaran sebagian besar dananya harus didapatkan dari utang luar negeri. "Pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada PLN untuk mensukseskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt," ujar Sofyan saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan fasilitas lindung nilai di Kantor Bank Indonesia siang tadi.

Dia menuturkan, pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt membutuhkan biaya yang sangat besar sekitar Rp 1.200 triliun. Dana sebesar itu akan ditanggung oleh PLN dan swasta. Khusus PLN, perusahaan listrik negara itu akan membangun 10.000 Megawatt serta 2.400 jaringannya yang diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 600 triliun.