Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Proyeksi ADB atas Dampak Gempa Terhadap Ekonomi Nepal

Kompas.com - 04/05/2015, 18:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Nepal pada 25 April 2015 menimbulkan banyak kerusakan. Lebih dari 5.000 orang tewas dan 11.000 orang luka-luka.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperkirakan, akibat gempa iniangka kemiskinan bertambah terutama di daerah perdesaan. Menurut lembaga itu, makin banyak orang yang akan jatuh di bawah garis kemiskinan NRs19,261 per orang per tahun.

Sebelumnya, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Nepal pada tahun ini mencapai 4,6 persen. “Kami sekarang memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan akan menurun menjadi 4,2 persen,” tulis pernyataan resmi ADB, sebagaimana yang dikutip pada Senin (4/5/2015).

ADB menyebutkan, jika gangguan dari sisi pasokan terus terjadi dalam beberapa pekan mendatang, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih turun lagi menjadi antara 3-3,5 persen.

Gempa Nepal telah melumpuhkan kegiatan produksi, terutama di sektor jasa, akibat rusaknya jaringan infrastruktur dan distribusi fisik. Sektor pariwisata juga terpukul karena sebagian besar hotel hancur. Meski sumbangan sektor ini terhadap PDB hanya 9 persen pada 2014 lalu, namun pariwisata merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling cepat.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan yang hanya sebagian beroperasi akan membatasi pasokan kredit untuk bisnis dan rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pulih pada akhir 2016.

"Hujan yang diperkirakan lebih baik di tahun mendatang diharapkan meningkatkan produksi pertanian," lanjut ADB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Rugi Sepatu Bata Bengkak 79,6 Persen Sepanjang 2023

Whats New
Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Dilapokan ke KPK karena Dugaan Laporan Kekayaan Tidak Wajar, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Whats New
Simak 10 Jenis Pekerjaan 'Work From Anywhere' Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Simak 10 Jenis Pekerjaan "Work From Anywhere" Paling Dicari Perusahaan pada 2024

Work Smart
Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Ingin Sukses? Hindari Tiga Kalimat Toksik Ini!

Work Smart
Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Mendagri: Manajemen Tata Kelola Bawang Putih Kurang Bagus

Whats New
Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Kurs Rupiah 13 Mei 2024 di Bank Mandiri hingga BRI

Whats New
Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Perluas Pasar ke Kancah Global, Bea Cukai Lepas Ekspor Produk Tenggiri dan Tuna Senilai 239.000 Dollar AS

Whats New
Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Populasi Ikan Belida Terancam, KKP Lakukan Pendataan

Whats New
Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Staf Jokowi Bantah Mahalnya Harga Bawang Putih karena Harga Impor yang Tinggi dari China

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 26,3 Miliar pada Kuartal I 2024

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 26,3 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Perumnas Bangun Hunian Modern di Cengkareng untuk Milenial

Perumnas Bangun Hunian Modern di Cengkareng untuk Milenial

Whats New
Kemenkes Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Usia 45 Tahun Bisa Daftar

Kemenkes Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Usia 45 Tahun Bisa Daftar

Whats New
Miliarder-miliarder Dunia Ini Raup Kekayaan dari Cokelat dan Permen

Miliarder-miliarder Dunia Ini Raup Kekayaan dari Cokelat dan Permen

Earn Smart
Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Whats New
Cegah Kecelakaan Bus Tak Berizin Terulang, Ini Sederet Catatan untuk Pemerintah

Cegah Kecelakaan Bus Tak Berizin Terulang, Ini Sederet Catatan untuk Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com