Realisasi Investasi Jepang Hingga Maret 2015 Sentuh Rp 175,56 Triliun

Jumlah tersebut setara dengan 64,5 persen dari target investasi selama periode terebut. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis menuturkan, perusahaan asal Jepang tersebut bergerak di sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, sektor listrik, gas dan air, industri kertas, barang dari kertas dan percetakan, industri karet, barang dari karet dan plastik, kimia dasar, barang kimia dan farmasi, serta industri makanan.

“Jika dilihat dalam realisasi investasi Jepang tersebut, sebesar 11,6 milar dollar AS (87,3 persen) ada di sektor sekunder/industri, sebesar 1,5 miliar dollar AS (11,5 peren) di sektor tersier, dan sisanya sebesar 164,1 juta dollar AS (1,2 persen) terdapat di sektor primer,” kata Azhar dalam keterangan resmi, Jakarta Kamis (4/6/2015).

Dari realisasi investasi sebesar 13,3 miliar dollar AS tersebut, sebesar 8,5 miliar dollar AS (63,9 persen) merupakan perluasan, sedangkan sebesar 4,8 miliar dollar AS (36,1) merupakan proyek baru.

Sementara itu, rencana investasi PMA yang telah mengantongi izin usaha sejak 2010 hingga April 2015 mencapai 20,6 miliar dollar AS, setara Rp 271,92 triliun (kurs Rp 13.200). “Rencana investasi Jepang tersebut, sebesar 16,9 miliar dollar AS (81,8 persen) ada di sektor sekunder, sebesar 3,2 miliar dollar AS (15,7 persen) ada di sektor tersier, dan sisanya sebesar 531 juta dollar AS (2,5 persen) ada di sektor primer,” sambung Azhar.

Dia mengungkapkan, dari rencana investasi sebesar 20,6 miliar dollar AS tersebut, sebesar 12,6 miliar dollar AS (61,1 persen) merupakan proyek perluasan, dan sebesar 8 miliar dollar AS (38,9 persen) merupakan proyek baru.

BKPM berharap proyek investasi PMA asal Jepang yang belum terealisasi dapat berjalan lancar hingga akhirnya beroperasi secara komersial.

Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya memperbaiki iklim investasi, antara lain memperbaiki perizinan dengan pembentukan PTSP-Pusat di BKPM, memberikan insentif tax allowance (PP nomor 18 tahun 2015) yaitu pengurangan pajak untuk bidang usaha dan lokasi tertentu serta tax holiday untuk industri pionir.