Susi Beri Saran Menteri Agraria agar Bikin Permen Kebakaran Hutan

Menurut Susi, ancaman cabut Hak Guna Usaha (HGU) tidak akan mempan untuk membuat pengusaha nakal jera. "Tadi bapak ngancam akan cabut. Tapi kalau ngancam doang tidak akan didengerin tuh pak. Tapi kalau bikin Permen, Pak Laoly teken, diundangkan dalam minggu ini, pengusaha pasti takut," kata Susi dalam rapat koordinasi tentang El Nino, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Susi yang dalam biodatanya memasukkan profesi sebagai aktivis independen menceritakan bagaimana dia dituntut oleh pengusaha perikanan nakal, padahal dirinya sudah membuat Permen yang mengatur penangkapan ikan ilegal.

"Jadi nanti bapak tidak di PTUN-PTUN kan pak. Wong saya saja pakai Permen masih di PTUN. Dibawa ke Mahkamah dibawa ke Ombudsman. Saya pikir ancaman ini dalam rangka mencegah kebakaran hutan yang dibuat jadi ya kita bikin Permen," kata Susi.

"Kalau tidak ada Permen repot lho bapak. Sekarang ini lagi di-PTUN-PTUN-in pejabat. Jadi bikin saja Permen. Kita telfon Pak Laoly selesai 2 hari, diundangkan. Kalau enggal , (cepat -red) selesai lapor lagi telpon lagi," imbuh Susi.

Susi menuturkan, mungkin saat ini, dirinyalah menteri yang paling banyak mengeluarkan Permen. Namun itu dia lakukan untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Susi berharap menteri lain di Kabinet Jokowi juga melakukan hal yang sama di sektornya masing-masing.

"Sudah saatnya kita mengajak stakeholders untuk menjalankan usaha yang bertanggungjawab. Tidak hanya untung sebesar-besarnya, tapi tidak mengindahkan lingkungan dan resiko dan konsekuensi dari alam, sehingga merusak lingkungan kita sendiri dan akhirnya kita nanti juga yang rugi," ucap Susi.

Menurut Susi, salah satu ciri bangsa yang berbudaya beradab dan terhormat adalah yang bisa menjaga lingkungannya.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pengusaha yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan terancam mendapat sanksi. Luas izin HGU lahan yang diberi Kementerian akan dikurangi.

"Ini saya keluarkan izin HGU untuk 20.000 hektar, ada persyarataannya. Ketika dilanggar, saya bisa mengurangi sebagian. Kan kami yang mengeluarkan SK HGU nya. Jadi tidak memerlukan Permen lagi," kata Ferry.