Pertamina Batal Dapat 100 Persen Saham Blok Mahakam, Ini Dalih Pemerintah

Dalam beberapa kali kesempatan, Sudirman mengatakan, pemerintah telah memutuskan bagi wilayah kerja yang berakhir maka akan ada dua opsi, yakni memberikan perpanjangan kepada operator lama, atau memberikan 100 persen kepada BUMN.

Dalam kasus Mahakam, Sudirman menuturkan, pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memberikan perpanjangan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation, melainkan memberikan 100 persen saham kepada Pertamina.

Namun, hari ini pemerintah menyampaikan keputusannya yakni, Pertamina dan BUMD mendapatkan saham 70 persen. Adapun operator lama, Total dan Inpex mendapatkan saham 30 persen.

Mengomentari hal ini, Sudirman menyadari pasti akan banyak pendapat negatif. “Bangsa kita ini inferior (mikirnya), seolah-olah ada yang menekan. Padahal sebetulnya keputusan pemerintah adalah sudah memberikan kepada Pertamina (100 persen). Selebihnya (keputusan hari ini) adalah keputusan bisnis,” kata Sudirman, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Sudirman menjelaskan, dalam membeli saham Mahakam, Pertamina menggunakan pertimbangan bisnis. Dia menegaskan, tidak ada pertimbangan lain di luar pertimbangan bisnis.

“Dan kadang-kadang kita tidak bisa menerima penjelasan ini. Pasti ada yang menekan (kata orang). Masa Pesiden kita ditekan-tekan? Masa pemerintah kita ditekan-tekan? Enggak boleh,” tegas Sudirman.

Sebelumnya pemerintah juga berulang kali menyampaikan bahwa, setelah 100 persen dimiliki Pertamina, maka share down atau pembagian porsi saham menjadi kewenangan atau urusan Pertamina dan operator eksisting secara business to business (B2B). Namun, nyatanya pemerintah ikut campur dalam pembahasan antara Pertamina dan operator.

Sudirman menegaskan kembali, keputusan pembagian saham adalah keputusan dari Pertamina yang didasari pertimbangan bisnis semata. “Kita ikut campit karena Pertamina dan operator yang meminta kita. Mungkin merka saling sungkan, jadi kita ikut campur,” ucap Sudirman.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina memang pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan 30 persen saham kepada operator eksisting berdasarkan pertimbangan bisnis.

“Kita melihat bahwa hal yang penting bagi kepentingan negara adalah keberlangsungan produksi. Oleh karena itu, reservoir dan cadangan harus di-maintain sebaik-baiknya,” kata Dwi.

Dwi menuturkan, oleh karenanya, rencana pengembangan atau plan of development (POD) tahun 2016 dan 2017 juga harus dilaksanakan dengan baik. Sebab, apabila tidak dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap nilai cadangan dan produksi pada saat ambil alih dilaksanakan. “Oleh karena itu penting sekali Pertamina melihat keterlibatan dari eksisting operator,” pungkas Dwi.