Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Friksi Menteri Rizal dan Rini, Cermin Komunikasi Publik yang Buruk

Kompas.com - 14/08/2015, 10:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Friksi antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia tak seharusnya terjadi. Perbedaan pandangan kedua menteri dalam Kabinet Kerja itu dinilai sebagai bentuk komunikasi publik yang buruk. (Baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

"Ini adalah sekali lagi bentuk komunikasi publik yang buruk. Kalau dalam rumah tangga, istri berantem dengan suami atau dengan anak, enggak boleh (diumbar) ke orang luar gitu loh," ujar Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut Enny, upaya Rizal Ramli untuk membenahi suatu kebijakan yang dinilainya tak tepat adalah hal yang positif. Namun, kata dia, akan jauh lebih baik apabila Rizal mengomunikasikan sekaligus mengoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran menteri di kabinet sebelum melemparkan wacana kepada publik.

"Sekarang yang dikritik Pak Rizal adalah dirinya sendiri karena itu (statement) tidak pas karena dia sebagai Menko. Sekarang dia diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kalau kritik kan tarafnya ada dalam taraf wacana publik. Tapi, kalau sudah di dalam pemerintahan, apalagi menjadi Menko, ya fungsinya mengeksekusi kebijakan-kebijakan dirasa bagus dan tepat membawa kemaslahatan. Ini catatan kepada Pak Rizal bahwa pemerintah itu satu," kata Enny.

Sementara itu, reaksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang menanggapi pernyataan Rizal Ramli pun dinilainya tak tepat. Seharusnya, kata dia, komunikasi harus dilakukan terlebih dahulu sehingga persoalannya tak liar dan terkesan tak ada harmonisasi dalam tubuh kabinet.(Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)

"Saat ini, enggak ada framework (dalam kabinet) menteri ini bilang A satu lagi bilang B. Ini kan harus jelas mana kerjaan kementerian teknis dan kementerian koordinator. Harus harmonis, pertentangan atau perbedaan, apa pun itu, selesaikan di dalam sidang kabinet, begitu keluar ke publik, ya tentu ini menjadi preseden buruk," ucap dia.

Menurut Enny, Presiden Jokowi berhak memanggil Rizal Ramli dan Rini Soemarno untuk menyelesaikan persoalan yang menimbulkan friksi dalam tubuh kabinet. Dia mengatakan, jika ketidakharmonisan ini berlarut-larut, negara lain justru akan menertawakan Indonesia karena terus berkutat dengan persoalan ketidakharmonisan sesama menteri dalam tubuh kabinet.

Baca juga: Menteri Rizal Ramli: Ada Pejabat yang Jadi Beking Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pos Indonesia Ubah Aset Gedung Jadi Creative Hub E-sport

Pos Indonesia Ubah Aset Gedung Jadi Creative Hub E-sport

Whats New
IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com