Demokrat: Pemberian Subsidi BBM Tetap Diperlukan

Demikian salah satu pandangan pokok F PD yang disampaikan Verna Gladies Merry Inkiriwang, dalam rapat paripurna DPR RI, beragendakan pandangan fraksi atas RAPBN 2016 dan nota keuangan, Kamis (20/8/2015).

Verna menyampaikan, F PD berpandangan bahwa pengurangan subsidi yang telah dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu sebesar Rp 240 triliun belum memberikan dampak optimal dalam program pembangunan dan terhadap kesejahteraan masyarkat baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“F PD menilai pemberian subsidi BBM tetap perlu dilakukan,” ucap Verna.

Dalam poin sama, Verna juga menyampaikan F PD berpandangan bahwa pemberian subsidi listrik harus tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan seiring dengan upaya penambahan kapasitas tenaga listrik.

Di sisi lain, F PD juga berharap pemerintah cermat dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dunia. Energi baru dan terbarukan merupakan alternatif jawaban. Namun, F PD juga meminta pemerintah untuk serius meningkatkan produksi terjual atau lifting minyak dan gas (migas) serta memperbaiki tata kelola migas.

Pada bagian lain Verna mengatakan, F PD juga meminta pemerintah untuk memperhatikan konektivitas ekonomi nasional serta internasional. F PD mengingatkan pemerintah mengenai implementasi tol laut.

Sementara itu, pandangan F PD mengenai tantangan tenaga kerja adalah pemerintah harus mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di bawah lima persen. Pemerintah juga diminta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, mengindarkan pemutusan hubunga kerja, serta meningkatkan pelatihan.

“F PD juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Polri dan aparat penegak hukum,” sebut Verna dalam poin berikutnya.

Menurut F PD, target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen cukup realistis dan bisa dicapai asal pemerintah serius menjalankan kebijakan pembangunan yang konstruktif, kreatif, dan koordinatif. Sementara itu, soal stabilitas nilai tukar, F PD meminta pemerintah mampu mengelola utang baik dalam negeri maupun luar negeri dengan hati-hati.

“Memperkecil rasio utang terhadap PDB dan tidak mengurangi cadangan devisa untuk menjaga stabilitas fundamental ekonomi Indonesia,” ucap Verna.

Lebih lanjut dia juga bilang, pemerintah harus bekerja lebih keras bersama Bank Indonesia untuk menjag target laju inflasi 4,7 persen. Ini bisa dilakukan bersama-sama dengan TPID. Soal target penerimaan perpajakan, F PD menilai pemerintah terlalu optimis. Hal ini terlihat dari realisasi 2015 yang masih rendah, padahal tinggal tersisa empat bulan.

Di sisi lain, F PD mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran 2015. “Rendahnya penyerapan anggaran sampai Agustus yang hanya 26 persen mesti dievaluasi dan dipelajari sungguh-sungguh agar tidak terulang di tahun 2016,” kata dia.