Bahas Mafia-mafia di Pelabuhan, Rizal Ramli dan Kapolri Lakukan Pertemuan Tertutup

"Banyak masalah-masalah di sektor kami. Banyak masalah yang mungkin terutama karena sistem kurang bagus, kebijakan ribet, atau aturan terlalu banyak. Ada juga kasus-kasus di mana ada mafia yang kecil maupun gede padahal ini bukan kewenangan kami (melakukan penindakan hukum)," ujar Rizal usai pertemuan.

Menurut dia, lantaran tak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum kepada mafia-mafia di pelabuhan, jalan yang paling tepat yaitu berkoordinasi dengan penegak hukum dalam hal ini Polri.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu berharap koordinasi yang dilakukan antara Kemenko Maritim dan Polri mampu menghasilkan hal yang positif untuk perbaikan.

Sementara itu Badrodin menyatakan Polri mendukung sepenuhnya rencana Kemenko Maritim melakukan perbaikan terutama di pelabuhan. Terkait masalah hukumnya, Polri siap membantu Pemerintah menjerat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum di sektor maritim terutama di pelabuhan.

"Jadi kita bahas itu secara umum mulai dari proses komoditi-komoditi yang diimpor, masalah perizinan, sampai ke prosesnya. Bagaimana pun juga regulasi ada yang perlu diperbaiki, sampai proses produk-produk kita itu supaya tidak kalah dengan barang-barang yang diimpor," kata dia.

"Saya sepenuhnya mendukung kebijakan Menko Kemaritiman. Apa yang dibenahi kalau masalah yang terkait penegak hukum diserahkan ke kami," lanjut Badrodin.