Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Prioritaskan Sosialisasi Migrasi Aman di 55 Kabupaten dan Kota

Kompas.com - 14/09/2015, 17:39 WIB
Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -B adan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah mengidentifikasi 55 kabupaten/kota yang selama ini menjadi basis TKI. Dengan potensi calon TKI di 55 kabupaten/kota itu cukup tinggi, BNP2TKI memutuskan agar jajarannya memaksimalkan sosialisasi cara bermigrasi atau menjadi TKI di luar negeri yang aman.

"Setiap persoalan yang timbul dampak dari bermigrasi selalu berada disekitar 55 kabupaten/kota yang daerahnya banyak menyumbang TKI, termasuk beberapa kabupaten di Jawa Timur. Di situlah penting dilakukan sosialisasi bagaimana bermigrasi yang aman, bagaimana risiko jika menjadi TKI melalui jalur non proseduran, dan bagaimana manfaat serta kemudahan dan jaminan hak bagi TKI yang melalui jalur formal,"  kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Nusron mengatakan, semua pihak di negara ini tentu sangat prihatin dan juga berduka ketika ada musibah menimpa TKI. Kasus teranyar menimpa TKI di Malaysia karena kapal yang ditumpanginya tenggelam.

Korban kapal tenggelam itu kesemuanya adalah TKI yang berangkat via jalur nonprosedural. Nusron mengatakan, hal tersebut harus bisa menjadi pembelajaran betapa pentingnya bermigrasi yang aman.

"Kita terus lakukan sosialisasi dan saat ini calon TKI serta keluarganya sudah banyak yang sadar terhadap resiko bermigrasi. Mereka tahu kalau berangkat secara nonprosedural itu banyak risikonya, namun mereka tidak mampu melawan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, dia memilih jalan pintas yang dianggap lebih murah namun penuh risiko," ujarnya.

Sementara itu, terkait upaya menekan angka TKI nonprosedural atau ilegal, BNP2TKI tidak hanya mengintensifkan sosialisasi bermigrasi secara aman. Tetapi, BNP2TKI juga berupaya menurunkan sekecil mungkin biaya penempatan TKI di luar negeri. Bahkan, saat ini BNP2TKI sedang menggodog Penghapusan Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terasa memberatkan itu.

"Penghapusan dapat direalisasikan dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan pemerintah atau dengan agen di negara penempatan," kata Nusron.

Khusus untuk pola pembiayaan di dalam negeri, lanjut Nusron Wahid, BNP2TKI menggandeng bank-bank pemerintah agar bersedia memberikan biaya penempatan dengan bunga rendah seperti model kredit usaha rakyat (KUR).

"Bank Mandiri, BNI dan BRI telah bersedia memberi bantuan biaya penempatan dengan bunga rendah, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang menetapkan bunga cukup tinggi. BNP2TKI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan ketiga bank tersebut," tambah Nusron.
 
MoU tersebut, kata dia, diterapkan dalam bentuk Layanan Keuangan Terpadu (LKT), untuk dapat membantu TKI.

"Dengan demikian secara keseluruhan bisa dilihat BNP2TKI dan kalangan perbankan membangun kerja sama yang luas, mulai dari biaya penempatan, pengiriman gaji (remitansi) serta bantuan untuk wirausaha," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com