Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI: Pemotongan Gaji TKI Singapura Melebihi "Cost Structure"

Kompas.com - 02/11/2015, 08:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan pembahasan mengenai pemotongan gaji yang tak sesuai  dengan ketentuan struktur biaya penempatan TKI beberapa waktu lalu di Singapura.
Hadir saat itu antara lain KBRI Singapura, ratusan agen, Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), Pimpinan BNI Singapora, dan perwakilan TKI.

Gaji TKI dipotong kira-kira selama 8 bulan itu sering terjadi terhadap TKI yang bekerja di Singapura. Akibat pemotongan gaji tersebut, take home pay yang diterima TKI hanya sekitar 50 sampai 70 dollar Singapura.

"Oleh karena itu BNP2TKI turut menghadirkan perbankan dan mengumumkan program layanan keuangan terpadu di mana salah satunya adalah pembayaran gaji yang ditransfer melalui rekening bank atas nama TKI tersebut di Singapura," kata Nusron, Senin (2/11/2015).

Pada dasarnya Nusron berharap adanya zero cost bagi TKI. Hanya, lanjut dia, hal itu belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu layanan keuangan terpadu akan dijadikan solusi.

"Sudah ada dua bank yang melakukan MoU dan memiliki jaringan di Singapura, yakni BNI dan BII Maybank yang akan melakukan proses pembukaan rekening atas nama TKI di Singapura sebelum si TKI berangkat. Dengan begitu, nomer rekening pembayaran gaji dapat dimasukkan ke dalam kontrak," paparnya.

Praktik ilegal

TKI dengan kontrak baru nantinya sudah bisa mendapat pelayanan pembukaan rekening dan gajinya bisa langsung ditransfer ke rekening tersebut. Diyakini pemotongan gaji berlebihan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) bisa dihindari.

Nusron berharap remitansi atau transfer uang oleh pekerja asing ke negara asal bisa ditingkatkan dengan meningkatnya instrumen keuangan formal. Selain itu, multiplier effect dari program ini adalah meleknya TKI dan keluarganya dengan instrumen keuangan dan akses terhadap jasa keuangan formal.

"BNP2TKI melakukan upaya ini untuk meminimalisir adanya potongan gaji yang tidak sesuai dengan cost structure. Kehadiran perbankan nasional untuk ikut memberikan fasilitas bagi TKI akan menghilangkan praktik-praktik ilegal seperti jual beli blanko, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengawasi dengan ketat hal ini," tegas Nusron.

Nusron menambahkan, saat ini remitansi dari TKI di seluruh negara Asia telah mengalami kenaikan. Namun, Singapura justru mengalami penurunan sebesar 5,78 persen.

Alasan penurunan tersebut di antaranya karena gaji TKI di Singapura masih lebih rendah dari yang lain. Alasan kedua karena tidak memahami akses keuangan formal.

"Ketiga, adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan potongan berlebih," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Whats New
Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Whats New
Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Whats New
Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Whats New
Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Whats New
Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Whats New
Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Whats New
Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

Whats New
Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Whats New
Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Whats New
Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Whats New
Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Whats New
Kinerja 2023 'Kinclong', Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Kinerja 2023 "Kinclong", Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com