JK Belum Dapat Laporan Adanya Politisi yang Coba Intervensi Perpanjangan Kontrak Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum tahu ada politisi yang coba mengintervensi perpanjangan kontrak Freeport. JK bahkan terkejut dan balik menanyakan ihwal persoalan itu ke wartawan. "Intervensi? Siapa intervensi?," tanya JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dalam dialog dengan salah satu televisi nasional, Sudirman Said sempat menyatakan ada oknum yang coba intervensi proses perpanjangan kontrak Freeport. Namun, Sudirman tak menyebut nama siapa oknum tersebut.

Wapres mengatakan tak tahu menahu ihwal persoalan tersebut. Dia juga mengaku belum mendapatkan laporan apapun dari Menteri ESDM. "Saya tidak tahu. Belum baca saya. Sejauh ini Sudirman tidak melaporkan hal itu," kata JK.

Perpanjangan kontrak Freeport kembali menjadi perhatian publik usai Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebut ada oknum pejabat yang kebelinger mau mempercepat perpanjangan kontrak Freeport.

Meski tak secara gamblang menyebut nama, sejumlah pihak meyakini kepretan itu tertuju ke Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman ditengarai orang yang menginginkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam aturan itu, pembahasan perpanjangan kontrak operasi pertambangan baru bisa dilakukan dua tahun sebulan kontrak habis. Namun, rencana revisi aturan itu memungkinkan pembahasan kontrak dilakukan 10 tahun sebelum kontrak habis.

Menteri ESDM Sudirman Said membantah bahwa pemerintah memperpanjang kontrak Freeport. Menurut Sudirman, surat yang dialamatkan ke pihak Freeport pun telah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. “Yang isinya tidak ada risiko hukum maupun politik. Tidak ada pelanggaran hukum,” ucap Sudirman.

Dia juga meminta para pihak yang tidak paham dengan pernyataan tertulis, yang dirilis Jumat, menghentikan spekulasi. “Para pihak yang tidak paham, harap menghentikan spekulasi tentang perpanjangan kontrak karena itu sama sekali tidak benar,” tegas Sudirman.