Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: Pembentukan Bank Daerah Banten Dekati Finalisasi

Kompas.com - 23/11/2015, 17:19 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten dikabarkan tengah menyusun rencana untuk membentuk bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terpisah dari Bank Jabar dan Banten (BJB). Kabar ini pun sudah sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri perbankan.

"Itu sudah proses, finalnya kita tunggu saja. Diharapkan nanti idenya Banten ingin punya BPD sendiri. Kan sudah provinsi sendiri," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon di Jakarta, Senin (23/11/2015).

Lebih lanjut, Nelson mengatakan bahwa proses pembentukan bank daerah tersebut sudah mendekati finalisasi. Adapun terkait kepemilikan modal, Nelson menjelaskan, sebagaimana bank pembangunan daerah lainnya, maka bila bank daerah Banten terwujud, Pemerintah Provinsi Banten yang akan menjadi pemegang saham terbanyak.

"Karena ini BPD tentu saja pemiliknya Pemerintah (Provinsi) Banten. Kalau untuk Pemerintah ya bisa saja di atas 50 persen. Kalau BPD itu kan pemerintah daerah yang punya," terang Nelson.

Nelson pun menanggapi tentang kabar bahwa Bank Pundi kini tengah dilirik untuk diakuisisi oleh PT Banten Global Development (BGD), BUMD yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk persiapan pembentukan bank daerah. (baca: Banten Ingin Punya Bank Daerah Sendiri, Ini Saran OJK)

Dia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pembicaraan oleh kedua belah pihak untuk menyukseskan pembentukan bank daerah Banten.

"Sekarang sudah deal di antara mereka, sudah mulai mendekati final. Sekarang kalau tidak salah sedang due diligence. Artinya keinginan itu sudah nyata," tutur Nelson.

Upaya merangkul bank lain wajar adanya, karena syarat membentuk BPD atau bank umum konvensional, jumlah modal yang disetor minimal sebesar Rp 3 triliun.

Dana untuk mendirikan Bank Banten sudah disiapkan khusus oleh pemerintah provinsi, yakni sekitar Rp 950 miliar yang diperoleh dari pemangkasan anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dianggap berlebih.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bangun Smelter, Tahun Ini ADMR Alokasikan Capex hingga 250 Juta Dollar AS

Bangun Smelter, Tahun Ini ADMR Alokasikan Capex hingga 250 Juta Dollar AS

Whats New
Simak, 6 Tips Menjaga 'Work Life Balance'

Simak, 6 Tips Menjaga "Work Life Balance"

Work Smart
Haji Khusus dan Haji Furoda, Apa Bedanya?

Haji Khusus dan Haji Furoda, Apa Bedanya?

Whats New
Potensi Ekonomi Syariah Besar, BSI Gelar Pameran Produk Halal

Potensi Ekonomi Syariah Besar, BSI Gelar Pameran Produk Halal

Whats New
AXA Mandiri Lakukan Penyesuaian Premi Imbas dari Tingginya Inflasi Medis

AXA Mandiri Lakukan Penyesuaian Premi Imbas dari Tingginya Inflasi Medis

Whats New
Program Ternak Kambing Perah di DIY untuk Atasi Stunting dan Tingkatkan Ekonomi Warga

Program Ternak Kambing Perah di DIY untuk Atasi Stunting dan Tingkatkan Ekonomi Warga

Whats New
Menteri ESDM: Keberadaan Migas Tetap Penting di Tengah Transisi Energi

Menteri ESDM: Keberadaan Migas Tetap Penting di Tengah Transisi Energi

Whats New
Kinerja 'Paylater Multifinance' Tetap 'Moncer' di Tengah Gempuran Produk Perbankan

Kinerja "Paylater Multifinance" Tetap "Moncer" di Tengah Gempuran Produk Perbankan

Whats New
Kian Bertambah, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 19,75 Juta

Kian Bertambah, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 19,75 Juta

Whats New
Erick Thohir Resmikan Antara Heritage, Jadi Ikon Destinasi Wisata Sejarah dan Jurnalisme

Erick Thohir Resmikan Antara Heritage, Jadi Ikon Destinasi Wisata Sejarah dan Jurnalisme

Whats New
Medco Energi Bantu Ratusan Petani di Sumsel Budidaya Karet Organik

Medco Energi Bantu Ratusan Petani di Sumsel Budidaya Karet Organik

Whats New
Kemendag Fasilitasi Verifikasi Penyelidikan Antisubsidi Produk Aluminium Ekstrusi asal Indonesia oleh AS

Kemendag Fasilitasi Verifikasi Penyelidikan Antisubsidi Produk Aluminium Ekstrusi asal Indonesia oleh AS

Whats New
 IHSG Koreksi Tipis, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.000

IHSG Koreksi Tipis, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.000

Whats New
Komitmen PGN Perluas Pemanfaatan Gas Bumi di HUT ke-59

Komitmen PGN Perluas Pemanfaatan Gas Bumi di HUT ke-59

Whats New
Kementerian ESDM Lelang 5 Blok Migas di IPA Convex 2024, Ini Daftarnya

Kementerian ESDM Lelang 5 Blok Migas di IPA Convex 2024, Ini Daftarnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com